jpnn.com, JAYAPURA - Ratusan mahasiswa dari Forum Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport, menggelar aksi demo di kantor DPR Papua, Senin (20/3). Mereka menuntut agar PT. Freeport Indonesia ditutup.
Sebelum menyampaikan aspirasi ke gedung DPR Papua, kelompok pendemo ini melakukan pemalangan gapura Uncen untuk menggalang massa dan membentangkan spanduk yang isinya meminta penentuan nasib sendiri termasuk menolak kehadiran militer organik dan nonorganik di Papua.
BACA JUGA: Gus Yaqut Apresiasi Ketegasan Pemerintah Lawan Freeport
Dari spanduk ini juga ada yang tertulis untuk segera mengadili pelaku pelanggaran HAM termasuk pesan yang isinya tidak memiliki kaitan dengan Freeport yakni penolakan pembangunan pangkalan militer di Biak.
Dalam aksinya yang dimulai pukul 08.30 WIT, para pendemo juga membagikan banyak selebaran yang isinya menutup Freeport dan menentukan nasib sendiri. Nelius Wenda sebagai penanggung jawab aksi menyuarakan agar mahasiswa dan masyarakat satu suara meminta PT Freeport ditutup.
BACA JUGA: Aktivitas Produksi PT Smelting Baru 85 Persen
"Ini karena keberadaan Freeport tidak banyak memberi keuntungan pada Papua meski lokasi tambang ada di Papua. Sudah sekian lama Freeport beroperasi di Papua tapi hasilnya hanya begitu-begitu saja. Kami meminta agar Freeport ditutup," kata Nelius, seperti dikutip dari Cenderawasih Pos.
Terkait aksi demo ini, anggota DPR Papua, Ruben Magai mengaku sangat mendukung ditutupnya PT, Freeport Indonesia. Sebab menurutnya, pengoperasian tambang tersebut di Papua tidak membawa dampak yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat Papua selama ini.
BACA JUGA: 700 Tenaga Kerja Asing Masih Bekerja di Freeport
Ruben Magai mengatakan, pihaknya di DPR Papua akan membentuk Pansus penutupan Freeport Indonesia. “Namun sebelumnya kami akan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh adat, masyarakat dan agama di Papua,” tuturnya.
Apabila nantinya kontrak PT. Freeport Indonesia diperpanjang, Ruben Magai meminta, Freeport untuk melakukan studi banding di Papua New Guinea.
“Di sana masyarakat adatnya mendapatkan honor setiap bulan dari perusahan tambang yang beroperasi di sana dan juga punya saham didalamnya. Ini yang harus dilakukan oleh Freeport. Kalau tidak, bubar saja atau ditutup saja perusahannya," tegasnya.
Secara terpisah, Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw menilai aksi yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Bersatu Tutup Freeport terlalu membias.
“Silakan sampaikan aspirasi, asal proporsional. Kalau sampai ada yang minta TNI dan Polri ditarik, itu berarti sudah keluar konteks. Peran kami jangan dihubung-hubungkan. Polisi dan TNI selalu menjaga keamanan dan ketertiban, jadi kalau sekarang ada soal seperti ini, tugas kami di situ,” ujarnya. (ans/ade/jo/nat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Freeport Tak Mau Lagi Dukung Persipura
Redaktur & Reporter : Adek