"Kalau targetnya untuk penegakan hukum tidak masalah, kalaupun dapat dana (dari asing) juga tidak dimasalahkan. Tapi bagaimana rasa nasionalisme mereka mengingat nasib ribuan petani tembakau di berbagai daerah," ujar Wisnu.
Wisnu mengakui, dirinya tidak menolak kebijakan antirokok. Meski begitu, dirinya berharap para aktivis itu juga melihat aspek lain, termasuk nasib para petani tembakau. "Kami berharap ada perhatian bagi para petani tembakau. Karena ada dugaan dalam kampanye antirokok terdapat target," katanya.
Ia juga meminta semua pihak yang terlibat dalam gerakan antirokok melihat aspek ekonomi para petani tembakau yang mengantungkan nasibnya pada industri rokok.
"Kami jelas menolak RPP, karena nasib kami (petani tembakau) tergantung dari industri tembakau," ucapnya.
Menurut dia, isu antitembakau tidak bisa disederhanakan. Pasalnya, ada kepentingan selain masalah kesehatan dalam upaya mengesahkan RPP Tembakau.
"Kami tidak menolak aturan dalam penggunaan tembakau. Namun kami menolak pengesahan RPP tembakau yang tengah dibahas ini karena kami tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RPP tembakau ini. RPP yang ada harus direkonstruksi ulang agar berkeadilan, khususnya bagi para petani tembakau," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Marwan Jafar. Ia bahkan dengan tegas menyatakan menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tembakau. Pasalnya, racangan peraturan yang akan dikeluarkan pemerintah pada 14 Juli mendatang itu akan merugikan petani tembakau.
"RPP tembakau akan merugikan para petani tembakau. Kalau RPP ini tetap dikeluarkan, banyak petani yang menganggur. Kalau mereka menganggur, siapa yang akan menghidupi para petani," kata anggota DPR dari Fraksi PKB Marwan Ja'far dalam diskusi "Ada Apa di Balik Kampanye Anti Rokok? Mengungkap Aliran Dana Kampanye Anti Rokok", di Jakarta, Kamis (28/6).
Menurut dia, tekanan dari kapitalis internasional tentang penggunaan tembakau dalam industri rokok dapat mengebiri negara berkembang seperti Indonesia, khususnya dalam memproduksi rokok kretek.
"Aturan internasional menghambat industri rokok dalam negeri. Rokok kretek atau penggunaan tembakau merupakan 'heritage' bangsa Indonesia," kata Ketua Fraksi PKB itu.
Dikatakan, industri rokok memberikan sumbangan cukup besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp62 triliun lebih pada 2011. "Kemungkinan pada 2012, sumbangan dari industri rokok bisa mencapai Rp70 Triliun. Kalau urusan soal tembakau, PKB akan 'fight' untuk mempertahankannya," ujarnya.
Ia berharap Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dapat begerak secara masif dengan meminta dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk menolak RPP tersebut. "Sebaiknya kirim surat ke Presiden untuk bisa berdialog," katanya.(fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Proyek Alkes Dikorupsi, Kena 2,5 Tahun Bui
Redaktur : Tim Redaksi