jpnn.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte membuktikan ancamannya keluar dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Kemarin, Kamis (15/3) Pemerintah Filipina mengirimkan surat pengunduran diri resmi ke PBB.
"Keputusan untuk mundur adalah sikap berprinsip Filipina terhadap orang-orang yang akan mempolitisir hak asasi manusia." Demikian potongan surat tersebut yang dimuat Channel News Asia.
BACA JUGA: Utusan Khusus PBB: Aung San Suu Kyi Harus Disanksi
Perseteruan Duterte dengan ICC terkait perang melawan narkoba yang diluncurkan mantan wali kota Davao City itu sejak menjabat presiden.
Bulan lalu, ICC mulai menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam kampanye brutal yang telah menewaskan ribuan warga Filipina tersebut.
BACA JUGA: Yusril: Umat Islam Jangan Acuh Tak Acuh Pada Politik
Data resmi Pemerintah Filipina menyebutkan bahwa sejauh ini perang melawan narkoba Duterte sudah menelan 4 ribu nyawa. Semuanya diklaim sebagai tersangka pengguna atau pengedar narkoba yang melawan saat ditangkap.
Namun kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa jumlah korban jiwa sebenarnya tiga kali lebih tinggi. Mereka juga menduga banyak yang tewas sebenarnya bukan bandar atau pengguna.
BACA JUGA: Catat! PBB jadi Parpol Peserta Pemilu Nomor 19
Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano menuding ICC berniat mencoreng citra Presiden Duterte. Dia menegaskan, kebijakan pemerintah tidak akan pernah bisa disetir oleh pihak asing.
Meski begitu untuk keluar secara resmi dari ICC memerlukan pemberitahuan setidaknya satu tahun. Para ahli menekankan bahwa penyelidikan ICC soal kampanye berdarah Duterte tidak akan terhenti. (mel/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP: Larangan Mahasiswi Bercadar Melanggar HAM
Redaktur & Reporter : Adil