Kampanye Caleg Rawan Pakai Isu SARA

Jumat, 14 Maret 2014 – 23:51 WIB

SURABAYA - Isu SARA menjadi masalah serius selama musim kampanye yang dimulai 16 Maret mendatang. Polda Jatim meminta seluruh parpol mengendalikan para calon anggota legislatif (caleg)-nya selama berkampanye untuk tidak menggunakan isu yang bisa memicu konflik sosial.

Hal tersebut terungkap dalam Deklarasi Damai Caleg dan Parpol pada Pemilu 2014 di Mapolda Jatim kemarin (13/3). Pertemuan di ruang rapat utama itu dihadiri pimpinan parpol peserta pemilu, KPU, Bawaslu, Pemprov Jatim, wakil gubernur Akademi Angkatan Laut, dan sejumlah undangan lainnya.

Acara tersebut sempat memakan waktu. Sebab, para pengurus parpol tidak sepakat dengan draf deklarasi damai yang sudah dibuat Polda Jatim. Para politikus itu menolak sejumlah pilihan kata dalam draf deklarasi.

Mereka pun mengusulkan untuk menggantinya. Akhirnya, mereka sepakat tidak mengangkat isu-isu berbau SARA dalam berkampanye. Seluruh parpol juga sepakat mengendalikan massa pendukungnya. Termasuk mendukung tindakan tegas aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukan hanya itu, seluruh parpol peserta pemilu juga sepakat menghargai hasil pemilihan.

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Suprodjo mengungkapkan bahwa masa kampanye selama 21 hari bakal menyita banyak energi. Karena itulah, dibutuhkan kerja sama yang baik. Dengan begitu, tercipta rasa aman.

Suprodjo juga meminta agar parpol membersihkan sendiri semua atribut kampanye yang telah dipasang ketika masuk masa tenang. "Kami berharap semua patuh pada peraturan yang berlaku," katanya.

Orang nomor dua di jajaran Kepolisian Jatim itu menuturkan, yang harus diantisipasi adalah penggunaan isu-isu SARA dan primordialisme dalam berkampanye. Hal tersebut rawan memicu konflik sosial.

Suprodjo ingin kampanye lebih mengedepankan program kerja yang bisa menarik pemilih. Nah, deklarasi kesepakatan itu, lanjut dia, merupakan bentuk tanggung jawab moral semua pihak. Karena itulah, poin-poin yang disepakati tersebut harus dipatuhi. (eko/c14/ib)

BACA JUGA: KPK Incar Tersangka Lain di Kasus Korupsi Perpustakaan UI

BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Dinilai Dengarkan Suara Rakyat, Golkar Dianggap Maksa


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler