jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menilai kampanye negatif yang dilakukan tim sukses pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di masa kampanye pemilu merupakan hal yang lumrah dan wajar. Namun, yang tidak boleh dilakukan adalah kampanye jahat, kampanye hitam atau black campaign. Pasalnya, kampanye jahat disebarluaskan ke masyarakat tanpa disertai dengan data, fakta, dan argumen pendukung yang jelas.
“Kampanye negatif itu ada basis data yang dihadirkan, tapi dalam kampanye hitam tidak ada datanya, tidak ada faktanya, tidak ada argumennya,” kata Burhanuddin dalam diskusi media bertajuk Efek Kampanye Negatif Dalam Pilpres 2014 yang diselenggarakan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Minggu (15/6).
BACA JUGA: Prabowo Belum Bisa Lampaui Elektabilitas Jokowi
Ia mencontohkan perbedaan antara kampanye negatif dan kampanye hitam. Bergulirnya isu soal pelanggaran HAM yang diduga melibatkan salah satu kandidat pasangan capres adalah contoh bentuk kampanye negatif. Namun, isu yang digulirkan terkait SARA, seperti penyebutan Jokowi bukan muslim adalah bentuk kampanye hitam yang dilakukan lawan-lawan politiknya. Kasus terbaru yang ramai dibicarakan adalah beredarnya Tabloid Obor Rakyat yang menyebut Jokowi non-muslim.
Burhanuddin menambahkan, lembaga survei yang dipimpinnya telah melakukan penelitian terkait dampak adanya kampanye hitam terhadap pasangan capres-cawapres menjelang Pilpres 2014. Hasilnya, kampanye hitam berhasil menurunkan elektabilitas pasangan Jokowi-JK dan menaikkan elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta.
BACA JUGA: Jokowi: Urus Pemerintahan Harus Tahu TPID
Kampanye hitam, lanjut Burhanuddin, biasanya dijalankan oleh tim-tim siluman, relawan, ataupun pendukung yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun demikian, katanya, tim siluman itu memiliki hubungan dengan tim resmi pasangan calon.
“Jadi, ada tim siluman yang tugasnya melakukan itu. Saya kira, tim siluman itu tidak terdaftar di KPU, karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor itu,” tandasnya.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Merasa Perlu Tanyakan TPID ke Prabowo
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berdiri di Lexus, Prabowo Salami Pendukung
Redaktur : Tim Redaksi