jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menekankan pentingnya mengantisipasi dampak jangka pendek dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Secara alamiah, kata dia, kebijakan kenaikan harga BBM ini akan berpengaruh ke berbagai sektor, terutama berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
BACA JUGA: BBM Naik, Tarif Ojol Meningkat, Yang Miskin Makin Banyak
“Karena itu, program bantuan sosial yang menjadi penyangga harus benar-benar kuat, baik dari sisi besaran rupiah, jumlah penerima dan jangka waktunya,” kata Kamrussamad dalam diskusi publik Poligov “Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Kemiskinan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat”, di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (11/9).
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan di satu sisi alokasi subsidi bantuan langsung tunai BBM Rp 24,17 triliun penting untuk mengurangi tekanan masyarakat akibat harga-harga yang meningkat.
BACA JUGA: Partai Garuda Sebut Ada Parpol yang Caper Menolak Kenaikan BBM, Ternyata
Akan tetapi, lanjut dia, yang perlu diingat Menteri Keuangan Sri Mulyani ialah ini tidak menjangkau seluruh warga yang benar-benar terdampak kenaikan harga BBM.
Legislator dari Dapil III DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) ini memaparkan bahwa jumlah penduduk yang saat ini berstatus miskin ekstrem ada 10 juta orang. Jumlah kemiskinan umum 26 juta orang.
BACA JUGA: Harga BBM Naik, Mendag Zulhas Janji Jaga Kestabilan Harga Bapok
“Sementara, jangkauan bansos BBM baik dalam bentuk BLT dan BSU (bantuan subsidi upah) tidak sebanyak itu,” kata dia. Oleh sebab itu, Kamrussamad mendorong supaya alokasi bansos ditingkatkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2023.
“Bansos perlu ditingkatkan sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta kembali mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan,” ujarnya.
Namun, lanjut dia, dari pidato Presiden Jokowi, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial Rp 479,1 triliun di dalam RAPBN 2023, “Saya melihat angka ini belum memadai, bahkan cenderung ada penurunan anggaran perlinsos 4,7 persen dari outlook 2022 yang sebesar Rp502,6 triliun,” paparnya.
Pada sisi lain dia menuturkan, untuk mengantisipasi dampak jangka menengah kenaikan harga BBM, Pertamina harus melakukan penghematan termasuk penataan jalur distribusi supaya biaya perusahaan pelat merah itu makin efisien.
Menuruntya, Pertamina mempunyai tugas mendistribusikan BBM ke seluruh pelosok negeri, sehingga harus pintar mencari cara agar biaya distribusi bisa ditekan sehingga menghemat subsidi.
“Penghematan juga harus dilakukan di jajaran direksi,” kata dia.
Kamrussamad menambahkan yang juga perlu diantisipasi dari kenaikan harga BBM adalah peningkatan angka kemiskinan.
Dia menyebut ketika harga BBM naik 30 persen pada 2013 dan 2014, inflasi harga pangan melonjak 16 persen dan angka kemiskinan bertambah 400.000-860.000 penduduk.
“Sehingga, hati-hati, angka kemiskinan yang tadinya dalam beberapa bulan ini menurun 340 ribu, gara-gara harga BBM naik, orang miskinnya bertambah 800 ribu penduduk,” katanya mengingatkan.
Lebih jauh Kamrussamad mengatakan bahwa semua hal itu penting diperhatikan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Semester I-2022 didorong oleh konsusi masyarakat.
“Karena itu, untuk menjaga daya beli, selain BLT, rakyat juga butuh lapangan kerja yang berkelanjutan,” katanya.
Kamrussamad menyatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2022, perekonomian Indonesia harus tumbuh setidaknya 5,17 persen secara rata-rata pada Triwulan III-2022 dan Triwulan IV-2022. “Ini memerlukan daya beli yang kuat masyarakat,” pungkas Kamrussamad dikutip dari siaran persnya. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi