jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengkritisi langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menurunkan anggaran perlindungan sosial pada 2023.
Anggota Fraksi Gerindra itu mengharapkan pemerintah menaikkan alokasi anggaran bansos untuk APBN pada 2023.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Transparansi Bansos Hadapi Gejolak Ekonomi
"Bansos perlu ditingkatkan, sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan serta kembali mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan," kata dalam rapat kerja antara Komisi XI dengan Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/9).
Kamrussamad menjelaskan arsitektur APBN 2023 memang dirancang dengan semangat optimisme.
BACA JUGA: Bantalan Sosial Wujudkan Keadilan bagi Masyarakat
Namun dia mengingatkan hal tersebut wajib diiringi dengan kewaspadaan tinggi.
Hal itu dikarenakan inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi serta ketegangan geopolitik masih menjadi ancaman pada 2023.
BACA JUGA: Bantalan Sosial Dinilai Lebih Efektif ketimbang Subsidi BBM
"Dari pidato presiden, RAPBN 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 479,1 triliun. Saya lihat angka ini belum memadai, bahkan cenderung ada penurunan anggaran perlinsos 4,7 persen dari outlook 2022 yang sebesar Rp502,6 triliun," ujarnya.
Dia berharap bantuan sosial harus menjadi salah satu pos belanja prioritas pemerintah mengingat risiko inflasi yang diprediksi masih tetap tinggi, baik inflasi pangan maupun energi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dirancang dengan optimisme dan kewaspadaan di tengah awan gelap perekonomian global.
"Optimisme dilandasi oleh pemulihan ekonomi hingga triwulan kedua yang tumbuh mengesankan yaitu 5,44 persen, dengan tingkat pertumbuhan ini termasuk yang tertinggi di G20 dan ASEAN," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (30/8).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2022 lebih baik dibandingkan negara-negara maju dan berkembang lain yang justru mengalami penurunan pertumbuhan karena tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter.
Sementara itu inflasi Indonesia juga dinilai masih berada di tingkat moderat 4,94 persen pada Juli 2022.
"Kinerja pertumbuhan dan inflasi hingga semester I 2022 memberikan landasan optimisme. Namun kita tetap menjaga kewaspadaan tinggi karena awan tebal dan gelap dalam bentuk inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi serta ketegangan geopolitik," tutur Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebangkitan Pariwisata di Asia Tenggara Belum Tentu Jadi Hal yang Baik Bagi Lingkungan dan Sosial
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga