jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong transparansi penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) guna memperkuat solidaritas dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi global di Indonesia.
"Tanpa kebersamaan antara para pemangku kebijakan dan masyarakat, maka akan sulit menghadapi dampak gejolak ekonomi global di tanah air," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Senin (5/9).
BACA JUGA: Jika Hal Ini Dilakukan, PKS Yakin Harga BBM Indonesia Aman dari Gejolak
Dia mengatakan sejumlah sektor berpotensi terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Karena itu, kata Rerie yang akrab disapa, berbagai program harus terus direalisasikan demi pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkelanjutan di Indonesia.
BACA JUGA: Demo Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Bakar Keranda Mayat, Lihat Penampakannya
Langkah antisipatif melalui berbagai program bansos telah direncanakan untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM.
Namun, menurut Rerie, semua upaya tersebut belum cukup.
"Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap sesama harus ditingkatkan agar sejumlah program prioritas bangsa ini tetap bisa dijalankan," tegasnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengatakan setelah dihantam pandemi Covid-19, kenaikan harga BBM yang merupakan bagian dari dampak gejolak ekonomi global harus dihadapi masyarakat.
Dua hantaman besar itu harus dihadapi secara beruntun sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap para pemangku kebijakan.
Karena itu, dia meminta ada transparansi dalam berbagai program bansos dan memperkuat solidaritas antarmasyarakat dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi.
Apalagi, lanjut anggota Komisi X DPR itu, pemerintah saat ini juga sedang berupaya membangun sektor kesehatan pascapandemi untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.
Di tengah dampak penyesuaian harga BBM, dia berharap upaya pemenuhan gizi masyarakat melalui sejumlah program tidak terabaikan oleh para pemangku kepentingan.
Contohnya program peningkatan gizi anak dan masyarakat dalam upaya menekan angka kekerdilan pada anak atau stunting harus menjadi perhatian serius demi melahirkan anak bangsa yang berdaya saing di masa mendatang.
"Saya berharap program prioritas bisa tetap direalisasikan dengan baik untuk menjamin keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan," pungkas Rerie. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi