jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin merasa heran kursi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dibiarkan kosong terlalu lama.
Terlebih lagi, kata mantan Sesmil Kepresidenan itu, Kostrad ialah satuan tempur dan strategis di TNI AD. Selayaknya, ada sosok yang memimpin para prajurit di satuan elite itu.
BACA JUGA: Prajurit TNI dari Satuan Tempur Diberangkatkan ke Medan Operasi
"Namanya satuan tempur, ya, harus ada komandan. Itu prinsip. Masa satuan tempur kosong terus, mengapa?" kata Kang TB, sapaan akrab TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (12/1).
Legislator Fraksi PDIP itu mengatakan pemilihan penjabat Pangkostrad sebenarnya tinggal mengikuti prosedur penilaian promosi jabatan.
BACA JUGA: Inilah Indikasi Setiap Satuan Tempur TNI Siap Menghadapi Ancaman
Menurut dia, tidak perlu ada penyusupan kepentingan tertentu dalam agenda penentuan penjabat Pangkostrad.
"Sudahlah laksanakan sesuai prosedur saja, enggak usah macam-macam," beber dia.
BACA JUGA: TNI AL Gandeng UMKM untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan mengkritisi lamanya kekosongan Pangkostrad yang hampir dua bulan.
Menurut dia, posisi Pangkostrad ialah jabatan strategis, sehingga tidak sepantasnya dibiarkan terlalu lama kosong.
"Sangat sayang kalau lembaga yang sangat strategis di lingkungan TNI ini masih kosong," kata Syarief ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).
Legislator Fraksi Partai Demokrat (PD) itu mempertanyakan kinerja Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) TNI dalam mencari sosok yang bisa mengisi pos Pangkostrad.
Terlebih lagi, hampir dua bulan posisi Pangkostrad belum ada yang mengisi sejak Jenderal Dudung Abdurachman dilantik sebagai KSAD.
Posisi Pangkostrad kosong sejak 17 November 2021 setelah penjabat sebelumnya Jenderal Dudung Abdurachman dilantik menjadi KSAD oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyampaikan bahwa sosok yang menjabat Pangkostrad masih dibahas di Wanjakti.
Hasil rapat Wanjakti akan disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, kepala negara menentukan perwira tinggi yang menjabat Pangkostrad.
"Kami menunggu Wanjakti, sidang Wanjakti, dan nanti pasti akan dilaporkan ke presiden. Beliau yang akan menentukan," kata eks KSAD itu di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (28/12). (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Friederich
Reporter : Aristo Setiawan