jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo membantah pihaknya kecolongan, usai kantor Kemendagri diserang Rabu (11/10) sore.
Serangan diduga dilakukan oleh sekitar 15 orang yang berhasil masuk dan merusak sejumlah fasilitas di dalam kompleks perkantoran yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat itu.
BACA JUGA: Massa Cabup Tolikara Mengamuk di Kemendagri, Ini Akibatnya
Soedarmo mengatakan, Kemendagri awalnya berencana mengundang para pengunjuk rasa yang diduga berasal dari Barisan Merah Putih Tolikara, untuk berdialog. Karena itu mereka kemudian diperkenankan masuk. Namun beberapa orang dari para pengunjuk rasa tiba-tiba mengamuk.
BACA JUGA: Kantor Kemendagri Diserang Massa, 3 Orang Terluka
Salah seorang PNS Kemendagri terlihat berlumuran darah. Diduga terkena lemparan batu sejumlah massa diduga pendukung salah satu pasangan calon Bupati Tolikara, Papua. Foto: Ken Girsang/JPNN.com
"Saya ingin selesaikan secara baik-baik, saya coba menerima aspirasi mereka. Sebetulnya sudah ada kesepakatan tadi, tapi ternyata ada beberapa dari mereka main lempar batu dan merusak beberapa kendaraan," ujar Soedarmo di Kemendagri.
BACA JUGA: Amos Minta Kapolda Papua Serius Proses Pelanggaran PSU Tolikara
Soedarmo terlihat berusaha meredam aksi massa yang diduga pendukung salah satu pasangan calon Bupati Tolikara 2017 yang gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.
Namun Soedarmo tidak berhasil meredam amukan massa yang bahkan masuk hingga ke bagian dalam kompleks perkantoran tersebut. Massa diketahui telah dua bulan terakhir berada di depan Kemendagri dan telah beberapa kali diterima oleh perwakilan Kemendagri.
"Perbuatan mereka sangat kami sesalkan. Ini terjadi di kantor yang seharusnya tidak terjadi. Kami meminta aparat keamanan menindaklanjuti dan mencari mereka. Perlu dilakukan pemeriksaan," ucapnya.
Selain itu, Soedarmo juga mengaku pihaknya mengetahui siapa saja pelaku yang diduga membuat kerusuhan.
"Kasus ini perlu ditindaklanjuti, agar demo anarkis ini tidak terjadi di kemudian hari. Ini negara hukum dan bisa selesai secara hukum. Kami menunggu cukup lama untuk menerima, tapi mereka tidak mau, maunya oleh Mendagri. Jadi ini bukan kecolongan, karena mereka sudah mau diterima," pungkas Soedarmo. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Amos Bawa Bukti Video Gubernur Papua Arahkan Warga Dukung Paslon 1
Redaktur & Reporter : Ken Girsang