jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjawab secara diplomatis atas pertanyaan soal kapan pandemik virus corona (Covid-19) berakhir di Indonesia. Bagi Fahri, kapan wabah asal Wuhan, Tiongkok ini berlalu tergantung siapa yang mengendalikan negara.
"Itu tergantunng siapa yang kendalikan negara, siapa yang kelola. Karena ini kan kayak mobil, kita yang mutusin kapan berhenti, kapan jalan terus. Kita yang mutusin siapa duduk di depan, siapa duduk di belakang. Dan seterusnya, bisa kita atur itu, apalagi dalam keadaan darurat seperti ini," ucap Fahri.
Jawaban itu disampaikan politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut dalam program Ngajol Politik bareng Fahri Hamzah bertajuk "Wabah Menyebar Indonesia Ambyar?" yang diinisiasi Partai Gelora Indonesia Jawa Timur. Diskusi itu berlangsung secara live di Zoom dan YouTube pada Rabu (29/4).
Lebih jauh, wakil ketua umum Partai Gelora Indonesia ini mengaku lebih cenderung memahami soal a new normal-nya dulu. Dia menganggap kondisi bisa mulai normal asalkan negara mengerti bagaimana cara memfungsikan negara dan memobilisir anggaran secara tepat.
"Dalam krisis ini ada alokasi anggaran yang tidak tepat, masa ada anggaran Kartu Prakerja triliunan. Lah pekerjaannya lagi enggak ada, kok bikin Kartu Prakerja. Bikin pelatihan online, terus ngebayar perusahaan, itu kan ngawur sebenarnya," tegas mantan vokalis Senayan ini.
Sebaliknya, dia berpikiran bagaimana jika anggaran untuk program itu diberikan kepada kepala desa untuk mendukung penuh pengendalian wabah corona dari bawah. Terutama untuk mendata persebaran virus ini secara merata.
"Coba uang itu dikasih ke kepala desa. Hei kepala desa, tak tambah uangmu 100 persen dari tahun sebelumnya, tak tambah kewenanganmu bantu pemerintah pusat untuk melakukan karantina, bantu pemerintah pusat untuk melakukan PSBB," tutur Fahri.
Bicara soal data, Fahri menilai bahwa pemerintah pusat bisa melacak virus corona lewat rapid test maupun pengujian di laboratorium yang dimobilisir. Setidaknya, diperlukan sekitar 6 ribu sampai 10 ribu lab di seluruh tanah air.
Nah, karena Indonesia memiliki begitu banyak pukesmas, semua kepala desa berkewajiban mengidentifikasi semua warganya yang terkena. Dia bisa mengambil rapid test di sepuluh ribu puskemas yang telah disiapkan di seluruh tanah air.
"Lalu disuruh mengirim informasinya ke Kemenkes, kita dapat gambar pesebaran real itu ada di mana. Kalau di DKI padatnya, kita berlakukan lockdown di DKI, kita tutup keluar masuk orang," tutur mantan legislator PKS ini.
Fahri meyakini penyebaran virus ini akan lebih mudah dikendalikan jika semua pihak memberikan konstribusi. Sebab, Covid-19 itu tidak bisa menular sendiri, melainkan dibawa oleh orang. Makanya interaksi antarmanusia mesti dibatasi.
"Kepala desa ini jadi dikasih modal, urusin dua hal saja, urusin kesehatan wargamu dan pastikan suplai bahan makanan ada," tandas Fahri.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Pandemi Corona, Belasan Warga Tangerang Selatan Malah Tawuran
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam