jpnn.com, SERANG - Kapolda Banten Irjen Tomsi Tohir berjanji akan menindak oknum polisi yang meminta jatah proyek kepada pemerintah daerah (pemda). Tindakan tegas itu adalah upaya kepolisian mendukung program pembangunan di daerah.
“Bila terbukti akan diberikan sanksi yang tegas,” tegas Kapolda kepada Radar Banten melalui pesan singkat, Kamis (21/11).
BACA JUGA: Temui Ulama, Kapolda Banten Pastikan Soal Pembakaran Bendera
Namun, sebelum menjatuhkan sanksi, Polda Banten akan melakukan pemeriksaan internal dulu terhadap laporan atau informasi yang diterima. “Apabila ada yang meminta jatah proyek (informasi-red), akan dilakukan pemeriksaan internal,” kata Tomsi.
Komitmen Kapolda itu sebagai tindak lanjut kebijakan Kapolri Jenderal Idham Azis. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor R/2029/XI/2019 yang ditandatangani oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo pada 15 November 2019.
BACA JUGA: Kapolda Banten : Jangan Terpecah Belah, Persatuan yang Utama
Dalam surat edaran tersebut Polri mengimbau agar kepala daerah tidak memfasilitasi permintaan uang atau barang dari oknum yang mengatasnamakan institusi Polri. Termasuk intimidasi atau intervensi terhadap pelaksanaan proyek di daerah.
Polri meminta pihak terkait segera melaporkan bila ditemukan peristiwa tersebut kepada pimpinan Polri. Pengaduan bisa dilakukan melalui Sentra Pelayanan Propam (Bagyanduan Divpropam Polri) di Jalan Trunojoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
“Call center atau WA 081384682019 atau melalui e-mail divpropampolri@yahoo.co.id,” demikian tertulis dalam surat edaran itu. (nda/alt/ira)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti