jpnn.com - JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian tak memungkiri bahwa saat ini masih banyak mentalitas anggota Polri yang harus diubah. Sebab, kata dia, masih banyak polisi yang bergaya hidup hedonisme, konsumtif, dan pamer.
Mantan Kapolda Papua itu mengatakan sebagai pejabat publik, maka Polri tak pantas menunjukkan perilaku seperti itu.
BACA JUGA: PARAH: 61 Persen Kepala Daerah Tak Paham Tata Kelola Pemerintahan
“Pamer kalau sudah punya rumah serta mobil,” kritik Tito saat menjadi pembicara Seminar Sekolah Sespimti Polri dengan tema “Polri: Melayani dengan Revolusi Mental” di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Selasa (27/10).
Selain itu, kata Tito, mentalitas mengejar jabatan basah tertentu, permisif terhadap perilaku koruptif, mengejar jabatan atau karir dengan lobby dan cara lain yang tidak sehat juga masih ada. Karenanya, Tito menegaskan mentalitas seperti itu harus diubah.
BACA JUGA: Mendagri Optimistis Kabut Asap Tak Ganggu Pilkada
Menurut dia, butuh perilaku saling mengawasi di antara sesama anggota Polri sehingga terjadi perubahan mentalitas yang membuat kinerja organisasi Polri lebih baik dan merebut kepercayaan publik.
Lebih lanjut, dia juga menegaskan polisi harus melaporkan harga kekayaannya secara internal. “Terapkan akuntabilitas. Saat ini kepolisian tidak punya,” ungkapnya.
BACA JUGA: Awas Tahun Politik! Nasib Honorer K2 Terancam
Tito juga mengutip hasil survei yang menyebutkan bahwa Polri, DPR dan DPRD termasuk tiga instansi yang paling tak dipercaya publik. Sedangkan yang dipercaya adalah KPK, TNI dan kantor kepresidenan. "Suka tidak suka, valid atau tidak valid, ini adalah fakta dari sebuah pendapat,” ujar mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri itu.
Selain itu, menurut Tito, berdasarkan survei beberapa lembaga menyebutkan Polri salah satu instansi terkorup. Ketidakpercayaan publik terutama di bidang reserse yakni soal penanganan perkara, kekerasan, dan korupsi dalam penyelesaian perkara.
Di bidang lalu lintas, ada calo SIM dan pungutan liar. Sedangkan di bidang SDM kental aroma suap terkait rekruitmen dan pembinaan karir. Namun demikian, ia menambahkan, di sisi positifnya, pengelolaan anggaran Polri mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, tidak ada paragraf atau catatan.
Sedangkan penilain AKIP dan RBP mendapatkan B plus. Tito juga menambahkan perlu dilakukan upaya revolusi mental. Misalnya dengan upaya perbaikan anggaran aktualisasi doktrin dan kode etik, agent of change, pemanfaatan teknologi informasi.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aktivis Mulai Bersikap, Wacana Pemakzulan Presiden Dinilai Wajar
Redaktur : Tim Redaksi