JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy, mengatakan, kabar memanasnya hubungan Badan Reserse Kriminal Polri dan Badan Narkotika Nasional, harus disikapi serius Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
"Bila perlu Pak Timur segera mengajak dua pejabat di kesatuan itu duduk bersama, mengklarifikasi dan mendudukkan isu soal menghangatnya hubungan mereka," kata Aboebakar, Jumat (5/7).
Dijelaskan Aboebakar, hal itu harus segera dilakukan agar situasi tidak bertambah buruk. "Karenanya langkah preventif sejak dini perlu diambil Kapolri," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera, itu.
Menurut Aboebakar, dilaporkannya Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Benny Mamoto ke Bareskrim karena diduga memeras seorang pengusaha Money Changer, Helena, serta adanya oknum Bareskrim yang terekam CCTV masuk ke BNN disebut-sebut menjadi indikasi kuat adanya ketegangan antar dua lembaga ini.
"Hal ini menimbulkan spekulasi adanya perang bintang menjelang pemilihan Kapolri," katanya.
Dia berharap, dugaan seperti ini tidak boleh dibiarkan berkembang liar, karena akan menimbulkan kasak-kusuk yang tidak baik menjelang pergantian Pimpinan Polri.
"Lebih baik bila Kapolri memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai persoalan tersebut," kata dia. (boy/jpnn)
"Bila perlu Pak Timur segera mengajak dua pejabat di kesatuan itu duduk bersama, mengklarifikasi dan mendudukkan isu soal menghangatnya hubungan mereka," kata Aboebakar, Jumat (5/7).
Dijelaskan Aboebakar, hal itu harus segera dilakukan agar situasi tidak bertambah buruk. "Karenanya langkah preventif sejak dini perlu diambil Kapolri," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera, itu.
Menurut Aboebakar, dilaporkannya Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Benny Mamoto ke Bareskrim karena diduga memeras seorang pengusaha Money Changer, Helena, serta adanya oknum Bareskrim yang terekam CCTV masuk ke BNN disebut-sebut menjadi indikasi kuat adanya ketegangan antar dua lembaga ini.
"Hal ini menimbulkan spekulasi adanya perang bintang menjelang pemilihan Kapolri," katanya.
Dia berharap, dugaan seperti ini tidak boleh dibiarkan berkembang liar, karena akan menimbulkan kasak-kusuk yang tidak baik menjelang pergantian Pimpinan Polri.
"Lebih baik bila Kapolri memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai persoalan tersebut," kata dia. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Punya Akun Facebook
Redaktur : Tim Redaksi