jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Prodemokrasi atau Sekjen Prodem Satyo Purwanto berharap kepolisian berlaku adil ketika menegakkan hukum. Setidaknya, polisi bisa menindak anggota yang bertindak di luar prosedur ketika menangani rentetan demonstrasi di depan Gedung DPR dari Selasa (24/9) hingga Rabu (25/9).
Sebab, Satyo menduga polisi menggunakan kekuatan berlebihan saat menangani demonstrasi mahasiswa dan pelajar di depan Gedung DPR.
BACA JUGA: Kapolri Bantah Kabar Mahasiswa Bogor Tewas saat Demo Tolak RKUHP
"Hendaknya Kapolri bisa berlaku adil dengan memberikan sanksi bagi anggotanya yang bertindak di luar prosedur dan melakukan pelanggaran hukum serta disiplin yang ada di Polri dalam penanganan demonstrasi mahasiswa dan pelajar," ungkap Satyo dalam pesan singkatnya kepada JPNN, Kamis (26/9).
Satyo menuturkan, polisi harusnya bisa belajar dari penanganan demonstrasi sebelumnya. Penanganan demonstrasi seharusnya mengedepankan sisi humanisme.
BACA JUGA: Kapolri Sebut Ada Pihak Ingin Jatuhkan Pemerintah yang Sah
"Seharusnya Polri bisa segera mengubah kultur dan kebiasaan dengan memberikan efek jera bagi anggotanya yang kerap melakukan tindakan berlebihan saat penanganan demonstrasi yang rusuh sekalipun," lanjut dia.
Dia menekankan, penanganan demonstrasi yang mengedepankan kekuatan berlebihan jauh dari semangat profesional, modern, dan terpercaya atau Promoter. Diketahui, Promoter merupakan program yang diusung Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memajukan Korps Bhayangkara. "Lalu bagaimana evaluasi program unggulan Kapolri yang dikenal dengan Promoter," timpal dia. (mg10/jpnn)
BACA JUGA: Kapolri Ungkap 3 Biang Kerusuhan Papua, Siapa Saja Mereka?
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan