JAKARTA - Kapolri Jendral Timur Pradopo membantah ada konflik antarinternal Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Konflik ini dikabarkan bermula dari laporan seseorang ke Bareskrim yang menuduh Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Benny Mamoto menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan.
Pada hari yang sama seorang perwira polisi Kompol AD dari Mabes Polri diduga mencuri sejumlah dokumen dari ruang staf Benny Mamoto di Kantor BNN. Dua peristiwa ini memicu perang urat syaraf antara dua lembaga negara tersebut.
"Tidak ada, tidak ada itu," ujar Kapolri Jendral Timur Pradopo di kompleks kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/7)
Dari konflik itu juga berhembus kabar ada persaingan antara para perwira tinggi kedua lembaga itu untuk memperebutkan kursi Kapolri menjelang Pemilu 2014. Dua perwira yang dimaksud adalah Kabareskrim Komjen Sutarman dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.
"Tidak ada," bantah Kapolri lagi. Sementara itu Kepala BNN Komjen Anang Iskandar yang juga ditemui di kompleks Istana Negara, enggan mengomentari mengenai kisruh BNN vs Bareskrim.
"Ini mau buka puasa, enggak usah ngebahas yang lain," tuturnya sambil tersenyum. (flo/jpnn)
Pada hari yang sama seorang perwira polisi Kompol AD dari Mabes Polri diduga mencuri sejumlah dokumen dari ruang staf Benny Mamoto di Kantor BNN. Dua peristiwa ini memicu perang urat syaraf antara dua lembaga negara tersebut.
"Tidak ada, tidak ada itu," ujar Kapolri Jendral Timur Pradopo di kompleks kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/7)
Dari konflik itu juga berhembus kabar ada persaingan antara para perwira tinggi kedua lembaga itu untuk memperebutkan kursi Kapolri menjelang Pemilu 2014. Dua perwira yang dimaksud adalah Kabareskrim Komjen Sutarman dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.
"Tidak ada," bantah Kapolri lagi. Sementara itu Kepala BNN Komjen Anang Iskandar yang juga ditemui di kompleks Istana Negara, enggan mengomentari mengenai kisruh BNN vs Bareskrim.
"Ini mau buka puasa, enggak usah ngebahas yang lain," tuturnya sambil tersenyum. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UU Pemilu Dinilai MUltitafsir
Redaktur : Tim Redaksi