jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya tidak mengenal sistem prioritas putra daerah dalam penerimaan taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Jawa Barat.
"Peraturan Kapolri dengan tegas yang ada peraturan putra daerah prioritas. Hanya untuk di Papua," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/7).
BACA JUGA: Terduga Pembunuh WN Singapura Diproses di Indonesia
Papua memiliki pengecualian tersendiri lantaran baru diberlakukan pendidikan terintegrasi setelah 1969.
Atas asas keadilan, Papua diberi kebijakan khusus.
BACA JUGA: Detik-detik Aiptu Martua Ditikam Leher, Dada, dan Tangannya
"Sehingga kalau mereka bersaing dengan yang dari pantai, dari pendatang, maka mereka akan kalah, sehingga diberikan prioritas," terang dia.
Selain Papua, tegas Tito, semua kepolisian daerah menerapkan sistem terbuka dengan menganut asas Pancasila dan Bineka Tunggal Ika.
BACA JUGA: Pak Tito Pamerkan Capaian Kinerja Polri di Depan Para Petinggi Negeri
Semua putra daerah yang mendaftar di kepolisian daerah berpeluang sama untuk lulus sebagai taruna Akpol.
"Kalau daerah lain, yang pendidikan sama, apalagi Jawa Barat, yang bibit unggul, tidak ada istilah putra daerah. Semua sama, ranking menentukan," tegas Tito.
Belakangan kasus penerimaan Akpol menjadi polemik setelah terungkapnya kasus di Polda Jawa Barat.
Dalam penetapan lulus taruna akpol, ada taruna yang dinyatakan tidak lulus meskipun berperingkat layak lulus.
Hal itu diduga karena adanya peraturan yang diterapkan Polda Jawa Barat dalam penerimaan Akpol.
Diduga Polda Jawa Barat menerima Akpol dengan menggunakan sistem prioritas putra daerah. (Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perintah Jenderal Tito, Tangkap Semua!
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga