jpnn.com, DENPASAR - Kapuspen Kemendagri yang juga Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar mendorong pejabat kehumasan provinsi di seluruh Indonesia untuk memperkuat organisasi dan tata kelola kehumasan.
Bahtiar mengatakan hal tersebut saat membuka Rakornas Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia di Hotel Fashion Legian, Denpasar, Bali, Sabtu (12/10).
BACA JUGA: Kapuspen Kemendagri Bahtiar Raih Predikat Sangat Memuaskan
“Organisasi yang diperkuat menjadi kunci untuk humas yang peka terhadap lingkungan. Bukan hanya itu, teknologi, SDM dan tata kelolanya juga harus diperkuat untuk bisa menjawab tantanggan,” kata Bahtiar.
Dijelaskan Bahtiar, di dunia yang serba dinamis ini, diperlukan kesiapan organisasi Humas yang mapan untuk dapat menjawab tantangan zaman yang penuh kejutan dan memasuki era lompatan informasi ini yang juga menjadi bagian dari ancaman negara.
BACA JUGA: Kapuspen Kemendagri: APBD Harus Anggarkan Dana Hibah untuk KPI Daerah
“Jadikan Forum ini sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan organisaasi, tata kelola kelembagaan, SDM, tata laksana. Karena ini kita sudah di era lompatan informasi yang kalau salah-salah informasi atau dalam mengelolanya bisa jadi ancaman bangsa,” ujarnya.
Dengan perubahan dinamika dunia dan tantangan di era ini, ia juga meminta adanya kepaduan dalam pengelolaan informasi di pemda. Dia juga mendorong agar setiap pemda memiliki juru bicara.
BACA JUGA: Kapuspen Kemendagri Bahtiar: Humas Pemda Harus Punya SDM Andal Kelola Medsos
“Saya mendorong tetap harus ada juru bicara di setiap pemda. Posisi jubir ini sangat strategis sehingga bukan hanya jago ngomong tapi harus mampu menganalisis keadaan. Karena seringkali pimpinan dan aparat didaerah langsung memberi informasi kepada media tanpa di filter maka seringkali kehilangan substansi, seolah berlomba-lomba pidato dan bicara sehingga tidak ada pengendalian informasi publik di daerah, untuk itu diperlukan jubir,” terangnya.
Rakornas Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia diselenggarakan di Denpasar, Bali pada 11-13 Oktober 2019. Narasumber yang hadir di antaranya Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali Ni Luh Made Wiratmi, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Budi Setiawan, serta Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setjen Kemendagri Sugeng Hariyono.
Brigjen Pol Budi Setiawan mengatakan, kerja sama seluruh pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam melawan informasi bohong atau hoaks.
“Polisi tidak bisa berdiri sendiri, Pemda yang tau persis kondisi di daerah. Oleh karena itu strategi bersama perlu dilakukan untuk melawan hoaks,” kata Budi. (rls/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo