jpnn.com, JAKARTA - Penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian pengamat politik Karyono Wibowo. Menurutnya, peristiwa hukum itu membuktikan celah korupsi masih terbuka lebar.
Diketahui, Nurdin ditangkap KPK di kediamannya dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung sejak Jumat (26/2) hingga Sabtu (27/2) dini hari.
BACA JUGA: Korupsi Bansos, MAKI: Ada Dugaan Kongkalikong Pejabat Kemensos dengan Oknum Anggota DPR
Selain Nurdin, KPK juga menangkap sejumlah orang lainnya. Namun hingga Sabtu malam, status mereka belum diumumkan oleh pihak lembaga antirasuah itu.
Menurut Karyono, korupsi memang harus diberantas karena dampaknya luar biasa. Perbuatan rasuah telah menggerogoti uang negara dan dapat menghambat laju pembangunan.
BACA JUGA: Sebelum Diangkut KPK, Nurdin Abdullah Sempat Mencurahkan Isi Hati pada Elite PDIP
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) ini menilai penangkapan terhadap Nurdin Abdullah dan jajaran oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi patut diapresiasi.
"Jika Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka, maka menambah jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi," ujar Karyono.
Dia lantas menyitir catatan KPK per Agustus 2020 yang menyebutkan jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi mencapai 300 orang sejak Pilkada langsung 2005.
BACA JUGA: AIH Ditangkap Densus 88 Menjelang Salat Jumat, Ketua RT Beri Kesaksian Begini
"Pada umumnya kejahatan korupsi melibatkan pejabat negara, birokrasi pemerintah, politisi, dan pelaku usaha. Ada kongkalikong di antara mereka," jelas Karyono.
Selain itu, katanya, maraknya kasus rasuah menunjukkan celah korupsi masih terbuka lebar. Untuk mengatasinya, Karyono menilai tidak cukup hanya dengan membuat regulasi.
Sebab, katanya, diperlukan tindakan preventif dan penindakan. Kemudian, persoalan di hulunya juga harus diselesaikan.
"Ini menjadi PR yang harus segera diselesaikan. Bereskan hulunya, jangan hanya hilirnya. Antara hulu dan hilir harus selaras," pinta Karyono.
Dia mencontohkan salah penyebab kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi adalah tingginya biaya politik elektoral dalam Pilkada.
BACA JUGA: Makin Panas, Hencky Luntungan: SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat
"Hal ini juga dialami para wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi. Salah satu penyebabnya adalah tingginya biaya politik," ucapnya.
Berikutnya, banyaknya pejabat negara dan birokrasi di pemerintahan atau institusi negara yang terjerat korupsi karena diduga adanya transaksi jual beli jabatan.
Di luar persoalan ongkos politik dan ongkos birokrasi, kata Karyono, penyebab korupsi lainnya adalah masalah mental dan budaya, seperti gaya hidup mewah dan keserakahan.
BACA JUGA: Cerita Gede Pasek soal Keikhlasan Anas Urbaningrum dan Pengkhianatan SBY
Kemudian, persoalan lain yang sering muncul adalah instrumen hukum menjadi alat politik. Hal ini juga berpotensi mengganggu agenda penegakan hukum.
"Jadi, selama hulunya tidak diselesaikan, maka selamanya korupsi sulit diberantas. Jika tidak ada kebijakan yang holistik, maka KPK dan aparat penegak hukum lainnya selamanya hanya menjadi tukang tangkap koruptor," pungkas Karyono Wibowo.(antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam