jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah melakukan evaluasi masalah perekrutan dan perlindungan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di luar negeri. Bila perlu, dia mendorong dilakukan moratorium untuk sementara waktu.
Hal ini disampaikan Bobby merespons viralnya video yang memperlihatkan ABK Indonesia yang meninggal kemudian mayatnya dilarung ke laut. Selain itu juga diduga terjadi eksploitasi terhadap mereka.
Oleh karena itu, Bobby meminta pemerintah melayangkan protes diplomatik terhadap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Gugatan hukum ke perusahaan kapal tersebut pantas dilakukan.
“Derita ABK ini harus kita sudahi. Moratorium menjadi satu-satunya opsi karena kapal penangkap ikan, khususnya yang berbendera Cina dan Taiwan adalah lawless world,” ucap Bobby, Jumat (8/5).
Politikus Golkar ini menilai kejadian serupa rentan terjadi terhadap WNI yang bekerja sebagai ABK di berbagai kapal asing terutama yang berbendera China dan Taiwan. Sementara agen pengiriman ABK ini menurutnya perusahaan yang itu-itu saja.
“Harus diinvestigasi dan bila ditemukan penyimpangan maka harus segera dibekukan izinnya, dan berikan tindakan hukum bagi pengelolanya,” tegas politikus asal Sumatera Selatan ini.
Bobby menambahkan apa yang terjadi terjadi ABK tersebut merupakan akibat sengketa kewenangan antara tiga kementrian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).
“Ini tidak pernah jelas dari dulu, ketiga kementrian tersebut saling lempar tanggung jawab ketika terjadi masalah. Sedangkan Kemenlu dalam hal ini selalu jadi tukang cuci piring,” jelasnya.
Maka dari itu dia mendorong supaya ke depannya ada kejelasan kewenangan antarkementrian terkait sehingga masalah perlindungan TKI yang bekerja di kapal asing tidak terulang kembali.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Pembuangan Jasad ABK WNI, Indonesia Harus Investigasi dan Cegah Perbudakan Modern
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam