jpnn.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tak mengeluarkan izin untuk pelaksanaan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang sedianya digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Centre, Jumat (25/6). Alasan utamanya karena kasus Covid-19 di DKI Jakarta sedang melonjak.
Konfirmasi tak ada izin itu dikeluarkan Pemprov DKI melalui surat bernomor 613/-1.777, tertanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani Sekda DKI Jakarta yang juga Ketua Harian Satgas Covid-19 DKI Jakarta Marullah Matali.
BACA JUGA: Jelang Munas, Kadin Sulbar Beri Dukungan Kepada Arsjad Rasjid
Surat ini merupakan balasan atas permohonan izin yang disampaikan Ketua Organizing Committee (OC) Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin Indonesia Nita Yudi, tertanggal 18 Juni 2021.
“Dengan ini disampaikan bahwa saat ini terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan di Provinsi DKI Jakarta. Dan, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, dan pengoptimalan Posko Penanganan Covid-19, permohonan Saudari belum dapat disetujui,” demikian isi surat tersebut.
BACA JUGA: Kasus Covid-19 Melonjak, Kadin Daerah dan Asosiasi Kompak Desak Munas Ditunda
Dengan melonjaknya kasus Covid-19, Pemprov DKI melakukan pengetatan aktivitas masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro, mulai 22 Juni sampai 5 Juli 2021.
BACA JUGA: Positif COVID-19 Meski Sudah Divaksin, Prof Wiku Soroti Perlunya Herd Immunity
Dalam Kepgub itu, Anies menetapkan seluruh perkantoran di Jakarta harus menerapkan work from home (WFH) 75 persen.
Ketua OC Munas VIII Kadin Indonesia Nita Yudi, sudah menerima surat balasan dari Pemprov DKI.
“Konvensi ALB tidak dapat izin dari Pemprov DKI Jakarta,” ucap Nita dalam siaran pers pada Rabu (23/6).
Konvensi ALB dilakukan sebelum Munas Kadin untuk memilih asosiasi yang akan menjadi peserta dalam forum musyawarah tertinggi para pengusaha Indonesia itu.
Konvensi ini akan diikuti 122 asosiasi nasional. Di dalamnya akan dipilih 30 perwakilan yang akan hadir dan punya hak suara pada Munas VIII Kadin Indonesia.
Berhubung konvensi ini belum dapat izin, pelaksanaan Munas Kadin, yang akan digelar 30 Juni di Kendari, juga terancam ditunda.
“Sebab, ALB belum bisa memilih 30 perwakilan yang akan ikut aktif dan punya hak suara dalam pemilihan Ketua Umum Kadin baru,” terang Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) ini.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich