jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) meminta pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi.
Hal itu diungkapkannya menysul lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
BACA JUGA: Satgas Covid-19 Ungkap Peran Posko dalam Mengendalikan Kasus Aktif
Mengutip data terbaru dari Satgas Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan, hingga Jumat (7/5/2021), kasus Covid-19 di tanah air tembus 1,7 juta kasus.
Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan pertambahan kasus baru sebanyak 6.327 jiwa. Sementara penambahan pasien sembuh sebanyak 5.891. Total pasien sembuh Covid-19 mencapai 1.558.423 pasien. Hari ini tercatat ada 167 pasien meninggal dunia sehingga total ada 46.663 pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Indonesia.
BACA JUGA: Pemudik Bikin Kasus COVID-19 di Daerah Bertambah
”Saya kira 1,7 juta bukan angka yang kecil," ujar Gus AMI, di Jakarta, Jumat (7/5).
Terlebih, lanjutnya, korban meninggal dunia akibat corona ini sudah mencapai 46.663 jiwa.
Dia menyebutkan hal itu merupakan persoalan serius, sehingga saya meminta masyarakat untuk benar-benar jangan lengah dan mematuhi protokol kesehatan.
"Kalau saat ini Pemerintah melarang mudik, ya aturan itu harus kita taati bersama untuk mencegah kondisi yang lebih buruk lagi. Jangan sampai apa yang terjadi di India yang disebut tsunami Covid-19 gelombang kedua, juga terjadi di negeri ini,” ujar Gus AMI.
Ketua Tim Pengawas Pelaksana Penanganan Bencana Covid-19 DPR ini juga menyambut baik rencana pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong untuk pekerja swasta pada 17 Mei 2021. Diketahui 8,6 juta pekerja sudah terdaftar sebagai penerima vaksin gotong royong.
“Kami di DPR mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satuan Tugas (Covid-19) Penanganan Covid-19 meminta perusahaan untuk mulai menyosialisasikan kepada pegawainya mengenai mekanisme vaksinasi gotong royong sehingga para pekerja tidak kebingungan ataupun misinformasi,” katanya.
Gus AMI juga meminta pemerintah untuk memastikan tidak ada perusahaan yang membebankan pekerja dengan biaya vaksin.
Menurutnya, pemerintah harus menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses vaksin Covid-19 secara gratis tanpa terkecuali.
“Kemenkes harus melakukan verifikasi dan validasi data penerima vaksin agar tidak ada data ganda atau pekerja yang sudah mendapatkan vaksin masuk ke dalam daftar penerima vaksin gotong royong,” kata Ketua Umum DPP PKB ini.
Selain itu, dia meminta pemerintah memastikan perusahaan menjamin pekerjanya mendapatkan hak vaksinasi. (jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robia