PADANG--Dana siluman yang diduga akan digunakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk safari dakwah sebesar Rp1.9 miliar tahun 2013, bergulir ke ranah hukum. Mantan Ketua DPRD Sumbar, Masful melaporkan kasus dana siluman yang masuk ke APBD Sumbar 2013 tanpa adanya pembahasan di badan anggaran (banggar) DPRD itu, ke Polda Sumbar, sekitar pukul 14.00 WIB, Selasa (26/2).
Masful melaporkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekprov Ali Asmar, dan sekretarisnya Burhanudin. Setelah memasukan laporan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumbar AKP Aswantri langsung meminta keterangan Masful dalam kapasitas saksi pelapor.
Informasi yang dihimpun Padang Ekspres (Grup JPNN), Masful masuk sekitar pukul 14.30 WIB dan baru ke luar dari ruangan penyidik sekitar pukul 16.00 WIB. Menurut Masful, munculnya dana safari dakwah itu diduga tidak sesuai aturan.
"Saya diminta penyidik menerangan, kenapa bisa dana sebesar itu tiba-tiba muncul secara tiba-tiba tanpa seorangpun tahu. Saya menduga terjadi kesalahan dan keberpihakan Ketua TAPD Ali Asmar yang saat ini memegang jabatan Sekprov Sumbar. Sekretarisnya Burhanudin diduga juga ikut berperan pada munculnya dana siluman ini," ujar Masful kepada wartawan, usai memberikan keterangan ke penyidik.
Masful mengaku penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepadanya. Mulai dari tatanan penyusunan anggaran, regulasi pemberian bantuan sosial, hingga aturan terkait pemberian dana APBD, yang dapat dipergunakan atau yang dapat diperuntukan partai politik. Dia mengaku akan kembali dimintai keterangan penyidik, hari ini (27/2).
"Sebab, keterangan yang saya berikan hari ini (kemarin, red), belum selesai seluruhnya, supaya berkas di tangan penyidik lengkap dan padat," jelasnya.
Sesuai aturan, kata Masful, partai politik dilarang meminta, atau menerima bantuan secara khusus. Sesuai peraturan untuk membantu kegiatan partai poltik selama ini telah disalurkan lewat Kesbangpol Linmas. "Apakah mereka itu tidak tahu peraturan, atau sengaja pura-pura tidak tahu kalau partai politik tidak boleh menerima bantuan berupa hibah. Apalagi dana itu berasal dari APBD yang jelas diperuntukan untuk membangun fasilitas atau prasarana lain untuk masyarakat banyak," ungkap mantan politisi PPP itu.
Soal alasannya melaporkan itu, Masful mengaku dirinya sebagai masyarakat prihatin menemui masalah seperti itu Kalau hal itu dibiarkan, maka ditakutkan membawa dampak negatif dan menjadi persoalan baru di Sumbar. Di samping itu, dikhawatirkan persoalan ini menjadi sulit ditelusuri, dan tidak bisa lagi ditindaklanjuti secara hukum.
Untuk menguak dan mencari kebenaran persoalan itu dan mengungkap siapa dalangnya, DPRD Sumbar juga berencana membentuk panitia khusus (pansus). Ali Asmar pun sebelumnya membantah dirinya yang menyuruh Jefrinal, Kepala Biro Binsos ketika itu untuk memasukkan anggaran tersebut.
Lolosnya mata anggaran itu dalam APBD 2013, kata dia, karena kealpaan TAPD yang tidak melihat perincian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan proposal pengusulan anggaran itu masuk di saat waktu penetapan APBD yang mendesak. "Terkait hal ini, kami mengaku khilaf," kata Ali Asmar di ruangannya, Rabu (20/2) lalu.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengaku tidak tahu anggaran itu sampai masuk di APBD 2013. Begitupula petinggi DPP PKS, turut membantah mengajukan dana itu ke gubernur.
Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP Mainar Sugianto mengatakan, saat ini penyidik Ditreskrimsus tengah menyelidki laporan Masful tersebut. "Untuk langkah awal, kami telah meminta keterangan pelapor. Setelah itu, penyidik terlebih dahulu mempelajari keterangan pelapor dan meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui dari mana munculnya dana siluman itu," kata Mainar Sugianto.
Apabila nantinya penyidik menemukan unsur tindak pidana dalam kasus ini, maka penyidik akan meminta keterangan dua orang yang dilaporkan yakni Ali Asmar dan Burhanudin. "Apabila ditemukan unsur tindak pidana dan seluruh prosedur hukum selesai dijalankan penyidik, maka dipastikan akan muncul tersangka dalam kasus ini," tegas Mainar Sugianto.
Sementara itu, Irjen Khusus (Irsus) Kemendagri Sastri Yunizarti Bakri menyebutkan, Inspektur Wilayah (Irwil) Kemendagri telah melakukan tugasnya mengumpulkan data dan bukti-bukti terkait masalah itu, di seluruh instansi terkait. Data-data tersebut, selanjutnya, akan diekspos di Irsus dan baru turun ke Sumbar pada Maret nanti. "Mungkin dalam waktu minggu pertama dan kedua kita akan menyelidiki langsung kasus itu, setelah ekspos di Kemendagri," ujarnya.
Selain masalah ini, kata Sastri, Irsus juga ada kasus-kasus lainnya di salah satu daerah di Sumbar yang diselidiki. Ketika ditanya soal itu, mantan Sekretaris DPRD Padang itu belum mau mengungkapkannya. "Tunggu saja lah," katanya. Mesk begitu, dia mengatakan, tim dari Kemendagri tengah bekerja menyelidiki itu.
PMII Konsolidasi
Di tempat terpisah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sehari sebelumnya berunjuk rasa ke gedung DPRD dan Kantor Gubernur Sumbar, menyatakan pihaknya dalam seminggi ini melakukan konsolidasi dengan sejumlah organisasi kepemudaan (OKP), baik di dalam maupun luar Sumbar, untuk menyiapkan tim advokasi guna menindaklanjuti kasus dana siluman ini.
Yosef menjelaskan, tim advokasi tersebut akan mengumpulkan data-data terkait lolosnya dana siluman itu di APBD. "Perjuangan kita tidak hanya sebatas orasi. Kita akan terus desak Pemprov dan DPRD agar kasus ini menjadi jelas. Sambil menunggu waktu seminggu untuk merespons tuntutan aksi kami kemarin, kita lakukan pengawalan dan konsolidasi," ujarnya.
Di antara OKP yang bakal diajak untuk konsolidasi menyikapi masalah ini, kata Yosef, Pemuda Islam, Garuda KPPRI, Ibnu, Jaringan Mahasiswa Lumbung Informasi Rakyat dan Kesatuan Mahasiswa Minang Jakarta Raya (KMM-Jaya) serta beberapa OKP lain. "Malam ini (kemarin, red), kawan-kawan KMM-Jaya akan sampai di Padang. Kita akan bahas langkah konkrit, agar polemik ini tidak berlarut-larut," harap Yosef. (kid/cr1/zul)
Masful melaporkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekprov Ali Asmar, dan sekretarisnya Burhanudin. Setelah memasukan laporan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumbar AKP Aswantri langsung meminta keterangan Masful dalam kapasitas saksi pelapor.
Informasi yang dihimpun Padang Ekspres (Grup JPNN), Masful masuk sekitar pukul 14.30 WIB dan baru ke luar dari ruangan penyidik sekitar pukul 16.00 WIB. Menurut Masful, munculnya dana safari dakwah itu diduga tidak sesuai aturan.
"Saya diminta penyidik menerangan, kenapa bisa dana sebesar itu tiba-tiba muncul secara tiba-tiba tanpa seorangpun tahu. Saya menduga terjadi kesalahan dan keberpihakan Ketua TAPD Ali Asmar yang saat ini memegang jabatan Sekprov Sumbar. Sekretarisnya Burhanudin diduga juga ikut berperan pada munculnya dana siluman ini," ujar Masful kepada wartawan, usai memberikan keterangan ke penyidik.
Masful mengaku penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepadanya. Mulai dari tatanan penyusunan anggaran, regulasi pemberian bantuan sosial, hingga aturan terkait pemberian dana APBD, yang dapat dipergunakan atau yang dapat diperuntukan partai politik. Dia mengaku akan kembali dimintai keterangan penyidik, hari ini (27/2).
"Sebab, keterangan yang saya berikan hari ini (kemarin, red), belum selesai seluruhnya, supaya berkas di tangan penyidik lengkap dan padat," jelasnya.
Sesuai aturan, kata Masful, partai politik dilarang meminta, atau menerima bantuan secara khusus. Sesuai peraturan untuk membantu kegiatan partai poltik selama ini telah disalurkan lewat Kesbangpol Linmas. "Apakah mereka itu tidak tahu peraturan, atau sengaja pura-pura tidak tahu kalau partai politik tidak boleh menerima bantuan berupa hibah. Apalagi dana itu berasal dari APBD yang jelas diperuntukan untuk membangun fasilitas atau prasarana lain untuk masyarakat banyak," ungkap mantan politisi PPP itu.
Soal alasannya melaporkan itu, Masful mengaku dirinya sebagai masyarakat prihatin menemui masalah seperti itu Kalau hal itu dibiarkan, maka ditakutkan membawa dampak negatif dan menjadi persoalan baru di Sumbar. Di samping itu, dikhawatirkan persoalan ini menjadi sulit ditelusuri, dan tidak bisa lagi ditindaklanjuti secara hukum.
Untuk menguak dan mencari kebenaran persoalan itu dan mengungkap siapa dalangnya, DPRD Sumbar juga berencana membentuk panitia khusus (pansus). Ali Asmar pun sebelumnya membantah dirinya yang menyuruh Jefrinal, Kepala Biro Binsos ketika itu untuk memasukkan anggaran tersebut.
Lolosnya mata anggaran itu dalam APBD 2013, kata dia, karena kealpaan TAPD yang tidak melihat perincian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan proposal pengusulan anggaran itu masuk di saat waktu penetapan APBD yang mendesak. "Terkait hal ini, kami mengaku khilaf," kata Ali Asmar di ruangannya, Rabu (20/2) lalu.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengaku tidak tahu anggaran itu sampai masuk di APBD 2013. Begitupula petinggi DPP PKS, turut membantah mengajukan dana itu ke gubernur.
Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP Mainar Sugianto mengatakan, saat ini penyidik Ditreskrimsus tengah menyelidki laporan Masful tersebut. "Untuk langkah awal, kami telah meminta keterangan pelapor. Setelah itu, penyidik terlebih dahulu mempelajari keterangan pelapor dan meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui dari mana munculnya dana siluman itu," kata Mainar Sugianto.
Apabila nantinya penyidik menemukan unsur tindak pidana dalam kasus ini, maka penyidik akan meminta keterangan dua orang yang dilaporkan yakni Ali Asmar dan Burhanudin. "Apabila ditemukan unsur tindak pidana dan seluruh prosedur hukum selesai dijalankan penyidik, maka dipastikan akan muncul tersangka dalam kasus ini," tegas Mainar Sugianto.
Sementara itu, Irjen Khusus (Irsus) Kemendagri Sastri Yunizarti Bakri menyebutkan, Inspektur Wilayah (Irwil) Kemendagri telah melakukan tugasnya mengumpulkan data dan bukti-bukti terkait masalah itu, di seluruh instansi terkait. Data-data tersebut, selanjutnya, akan diekspos di Irsus dan baru turun ke Sumbar pada Maret nanti. "Mungkin dalam waktu minggu pertama dan kedua kita akan menyelidiki langsung kasus itu, setelah ekspos di Kemendagri," ujarnya.
Selain masalah ini, kata Sastri, Irsus juga ada kasus-kasus lainnya di salah satu daerah di Sumbar yang diselidiki. Ketika ditanya soal itu, mantan Sekretaris DPRD Padang itu belum mau mengungkapkannya. "Tunggu saja lah," katanya. Mesk begitu, dia mengatakan, tim dari Kemendagri tengah bekerja menyelidiki itu.
PMII Konsolidasi
Di tempat terpisah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sehari sebelumnya berunjuk rasa ke gedung DPRD dan Kantor Gubernur Sumbar, menyatakan pihaknya dalam seminggi ini melakukan konsolidasi dengan sejumlah organisasi kepemudaan (OKP), baik di dalam maupun luar Sumbar, untuk menyiapkan tim advokasi guna menindaklanjuti kasus dana siluman ini.
Yosef menjelaskan, tim advokasi tersebut akan mengumpulkan data-data terkait lolosnya dana siluman itu di APBD. "Perjuangan kita tidak hanya sebatas orasi. Kita akan terus desak Pemprov dan DPRD agar kasus ini menjadi jelas. Sambil menunggu waktu seminggu untuk merespons tuntutan aksi kami kemarin, kita lakukan pengawalan dan konsolidasi," ujarnya.
Di antara OKP yang bakal diajak untuk konsolidasi menyikapi masalah ini, kata Yosef, Pemuda Islam, Garuda KPPRI, Ibnu, Jaringan Mahasiswa Lumbung Informasi Rakyat dan Kesatuan Mahasiswa Minang Jakarta Raya (KMM-Jaya) serta beberapa OKP lain. "Malam ini (kemarin, red), kawan-kawan KMM-Jaya akan sampai di Padang. Kita akan bahas langkah konkrit, agar polemik ini tidak berlarut-larut," harap Yosef. (kid/cr1/zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puting Beliung Amuk Rumah Warga
Redaktur : Tim Redaksi