jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin meyakini sejumlah permasalahan terkait KTP elektronik yang belakangan ini mengemuka tidak akan memengaruhi elektabilitas pasangan calon presiden petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Pasalnya, kasus-kasus yang mengemuka lebih kental bernuansa pidana dan keteledoran. Baik itu kasus penjualan blangko e-KTP secara online, pembuatan e-KTP palsu di Pasar Pramuka, percaloan, temuan ribuan e-KTP yang diduga sengaja dibuang di Pondok Kopi, Duren Sawit hingga tercecernya ribuan e-KTP di Pariaman, Sumatera Barat.
BACA JUGA: Sandi Dituding Playing Victim, PKS Ungkit Poster Raja Jokowi
"Saya kira permasalahan e-KTP tidak akan berpengaruh terhadap elektoral Jokowi-Ma'ruf Amin. Persoalan KTP yang mengemuka merupakan tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang," ujar Ujang kepada JPNN.com, Jumat (14/12).
Meski tidak berpengaruh, pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai pemerintah tetap perlu memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Paling tidak agar masyarakat memahami persoalan yang sebenarnya dan tidak termakan dengan informasi bohong.
BACA JUGA: Kubu Prabowo Sesalkan Pernyataan Moeldoko
"Klarifikasi tentunya sangat penting. Karena walau bagaimanapun, pengelolaan e-KTP menjadi tanggung jawab pemerintah. Makanya, sangat penting permasalahan yang mengemuka di bawa ke ranah hukum. Biar nanti proses hukum yang menjawab apa sebenarnya yang terjadi," ucapnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini lebih lanjut mengatakan, elektoral pasangan calon presiden akan sangat ditentukan seberapa efektif dua kubu memanfaatkan masa kampanye yang ada.
BACA JUGA: Perkuat Ikatan Emosional di Sumut dengan Safari Kebangsaan
"Saya kira kampanye turun langsung menyapa langsung masyarakat itu jauh lebih berpengaruh daripada rumor-rumor yang berkembang. Makanya, penting bagi dua pasangan calon yang bertarung benar-benar se-efektif mungkin memanfaatkan sisa waktu kampanye yang ada," pungkas Ujang.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Safari Politik III, PDIP Konsolidasi di Sumut
Redaktur & Reporter : Ken Girsang