jpnn.com - JAKARTA - Proses penegakan hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dinilai mulai menemukan titik terang.
Penetapan status tersangka pada calon gubernur petahana yang akrab disapa Ahok ini, setidaknya membuktikan kemandirian Presiden Joko Widodo dari tuduhan intervensi.
BACA JUGA: Koh Ahok Tegaskan Lagi, tak Akan Mundur
"Dengan kejelasan status Ahok sebagai tersangka, setidaknya pembedaan antara proses penegakan hukum dengan pencalonan Pilkada dapat didudukkan kembali," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, Kamis (17/11).
Masykurudin mengatakan demikian, karena menilai proses hukum kasus Ahok dengan proses pilkada dapat berjalan dengan baik, sesuai prosedur yang berlaku.
BACA JUGA: Anak-Anak SD Bikin All About That Bass Jadi Ahok Is The Best
Caranya, di satu sisi Ahok dan pasangannya calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dapat memanfaatkan masa kampanye sebaik-baiknya.
Namun di sisi lain masyarakat dapat tetap mengawal proses hukum dan menghormati apapun nanti hasilnya.
BACA JUGA: Banyak Spanduk Tolak Ahok, Polri: Jangan Ganggu Pilkada!
"Dengan demikian, mari kembalikan pilkada kepada sejatinya pilkada. Yaitu sebagai wahana evaluatif terhadap kebijakan sebelumnya dan adu gagasan perbaikan daerah ke depan," ujar Masykurudin.
Selain itu Masykurudin juga mengajak seluruh pihak mengembalikan pilkada sebagai sarana bagi pasangan calon untuk membincangkan rencana perbaikan tata kelola daerah, dengan mendasarkan pada persoalan-persoalan yang mengemuka.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Blusukan di Pondok Kopi, Anak SD Girang Nyanyi Pak Ahok Is The Best
Redaktur : Tim Redaksi