jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor kembali menetapkan Kepala SMK Generasi Mandiri Mustopa Kamil (MK) sebagai tersangka penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Kasubsi A Intelijen Kejari Kabupaten Bogor Aji Yodaskoro mengungkapkan MK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama sebelum permohonan praperadilannya di Pengadilan Negeri Cibinong dikabulkan sebagian pada Oktober 2022.
BACA JUGA: Kasus Korupsi di KPU Bengkalis Berkaitan dengan Pilkada 2020
"Dengan demikian, penanganan perkara tersebut tetap dilanjutkan," tegas Aji Yodaskoro.
MK pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Bogor pada 8 September 2022, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana BOS senilai Rp 1 miliar.
BACA JUGA: Diduga Korupsi APBDes, Oknum Kades Ini Dijebloskan ke Bui
Tersangka MK diduga melakukan tindak pidana korupsi dana BOS, baik dari Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat, mulai tahun anggaran 2018-2021.
Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A Amran S Herman mengatakan hakim mengabulkan permohonan MK alias Mustopa Kamil yang mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya.
"Putusannya dikabulkan sebagian (oleh hakim) sehingga masih bisa diulang lagi penyelidikannya," terang Amran.
Dalam amar putusannya, hakim tunggal PN Cibinong Ahmad Taufik yang menyidangkan perkara Gugatan Praperadilan Nomor 9/Pid. Pra/2022/PN mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.
"Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 878/M.2.18/Fd.2/09/2022 tanggal 8 September 2022 atas nama tersangka Mustopa Kamil adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian isi putusan yang dirilis PN Cibinong, Senin, 10 Oktober 2022.
Hakim juga meminta pihak kejaksaan membebaskan Mustopa, karena Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-2503/M.2.18/Fd.2/09/2022 dianggap tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.
Karena itu, surat perintah penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
"Memerintahkan kepada termohon untuk membebaskan pemohon dari penahanan," isi putusan tersebut.
Hakim juga menyatakan bahwa pihak Kejari Kabupaten Bogor telah melakukan tindakan melanggar KUHAP dan peraturan perundang-undangan dalam perkara tersebut. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi