jpnn.com, JAKARTA - Analis Politik Respublica Political Institute (RPI) A. Sa'duddin Sabilurrasad menilai langkah kepolisian untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Chat Mesum Rizieq Shihab dengan Virza Husein merupakan bentuk tebang pilih dalam penegakan hukum.
Menurutnya, SP3 ini justru akan menurunkan kredibilitas polisi dalam penegakkan hukum. “Jika SP3 ini terbit, justru akan jadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Nanti semua orang yang berperkara bisa kabur ke luar negeri sambil menekan negara dengan kekuatan massa,” ujar A. Sa'duddin Sabilurrasad dalam siaran persnya, Minggu (24/6).
BACA JUGA: Polri Siap Bekerja Ekstra Mengamankan Asian Games 2018
Ia menjelaskan sebenarnya polisi memiliki kewenangan sekaligus anggaran. “Masa nangkap buronan satu aja di luar negeri tidak bisa,” katanya.
“Kita semua kan tahu dia sembunyi di mana. Ini bukan kasus politik seperti Khomeini yang waktu itu mengasingkan diri di Prancis, ini kasusnya kasus pornografi,” kata Sa'duddin.
BACA JUGA: Respons Polri Soal Kritikan Prabowo Subianto
Selain itu, Sa'duddin juga menegaskan bahwa tidak ada alasan yang prinsipil sehingga proses penyidikan kasus ini perlu dihentikan. "Masa penegakkan hukum kok takut sama tekanan, ancaman dan teriakan preman,” urainya.
Ia menandaskan hukum harus menjadi panglima di Tanah Air Indonesia. Siapa pun kedudukannya sama di depan hukum.
BACA JUGA: Jokowi Bantah Mengintervensi SP3 untuk Kasus Habib Rizieq
“Jadi Polri sebagai institusi penegak hukum di NKRI harus mampu menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menindak penjahat, rakyat selalu mendukung Polri,” pungkasnya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Chat Mesum Rizieq SP3, Sandiaga Uno Bilang Begini
Redaktur & Reporter : Friederich