jpnn.com - JAKARTA - Terbongkarnya kasus suap pembahasan Raperda Zonasi dan Raperda Tata ruang diyakini berdampak negatif terhadap elektabilitas Gubernur Basuki T Purnama (Ahok). Pasalnya, kasus tersebut berkaitan erat dengan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta yang izinnya diterbitkan oleh Pemprov DKI.
”Secara teoritis, elektabilitas incumbent pada Pilkada DKI Jakarta 2017 akan terkena imbas, sebab persoalan reklamasi mau atau tidak melibatkan nama pimpinan tertinggi di ibu kota sebagai pemberi izin pelaksana,” ujar pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing di Jakarta, Kamis (7/4).
BACA JUGA: PDIP Waspadai Koruptor Ikut Penjaringan
Menurutnya, publik sekarang pasti berpersepsi bahwa Ahok dan Pemprov DKI Jakarta sudah seranjang dengan pengusaha-pengusaha korup. Karena itu, dia tak percaya elektabilitas Ahok tetap stabil setelah masalah ini
”Dari persepsi publik melihat, pemerintahan ini berpihak pada kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
BACA JUGA: Yusril Melamar ke PDIP, Ahok Komentarnya Nyelekit Banget
Emrus pun menanti munculnya survei elektabilitas yang dilakukan pascamencuatnya kasus suap Raperda. Dengan begitu akan tergambar jelas perubahan elektabilitas Ahok.
Lebih lanjut dia mengingatkan, pemimpin ibu kota harus lah orang yang mau membela warga menengah ke bawah. Pasalnya, merekalah yang paling membutuhkan kehadiran negara.
BACA JUGA: Ketua Demokrat Nilai Wartawan Senior Ini Layak Gantikan Ahok
"Apabila mendapat musibah, warga kecil yang paling depan, warga menengah ke atas pasti langsung pergi menyelamatkan diri. Pembangunan itu untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan,” cetusnya. (wok/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Berharap Yusril Bisa Bikin Jakarta Lebih Baik
Redaktur : Tim Redaksi