Kasus Suap Pajak Harus Dijerat UU Pencucian Uang

Lebih Baik KPK Bongkar Century Ketimbang Tangani Suap Kelas Teri

Selasa, 12 Juni 2012 – 23:23 WIB

JAKARTA - Pakar hukum pidana Yenti Garnasih menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin tidak fokus dan cenderung ambigu. Di satu sisi para pimpinan KPK mengeluhkan kurangnya tenaga penyidik dan penuntut, tapi di sisi lain, KPK justru sibuk menangani kasus-kasus kecil yang bisa disebut ‘kelas teri".

“Buat apa KPK sibuk menangani kasus Tommy, pegawai di KPP Sidoardjo yang hanya merugikan keuangan negara Rp280 juta. Pada saat yang sama, kasus Hambalang yang kerugiannya mencapai Rp1 triliun lebih tidak juga ada kemajuan. Saya jadi gemas melihat kinerja KPK," kata Yenti Garnasih, saat diskusi "Pejabat Teri Pajak Ditangkap, Pejabat dan Penyuap Kakap Dibiarkan" di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta, Selasa (12/6).

Jika KPK memang serius hendak memberantas korupsi, kata Yenti, maka upaya itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Ia menyebut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau skandal Century lebih pantas ditangani KPK. "Kalau enggan menangani kasus korupsi besar, sebaiknya kita ganti saja para pimpinan KPK itu,” tegas Yenti.

Selain itu, jika KPK memang serius membongkar kasus pajak maka sebaiknya menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, tidak mungkin pegawai pajak bermain sendirian.

Karenanya dengan melibatkan PPATK, diharapkan bisa ditelusuru uang pajak yang dikorupsi. “Ini jelas sindikat. Yang namanya sindikat, pasti tidak sendiri. KPK juga harus menjerat mereka dengan UU Pencucian Uang. Saya sering gemas melihat cara kerja KPK yang lamban,” ungkap Yenti. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Target, 2014 Pengangguran Tinggal 5 Persen


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler