jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ikut berkomentar soal wacana reshuffle yang kian santer akan dilakukan oleh Presiden Jiko Widodo (Jokowi). Elite partai pimpinan Prabowo Subianto itu menilai kalaupun dilakukan reshuffle, itu adalah hak prerogatif presiden.
Namun, ia menilai kalau mau ada reshuffle, keputusan itu perlu dijelaskan kepada publik karena setahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), reshuffle sudah pernah dilakukan. Bila perombakan kabinet kembali terjadi, Muzani yakin keputusan itu atas alasan yang kuat.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Kritisi Pelaksanaan Reformasi, Pedes Banget
"Artinya kalau dilakukan ada yang salah sehingga setahun dua kali dilakukan. Kesalahan itu bisa memilih orang tidak kapabel, bisa salah tempat atau informasi yang sampai ke presiden keliru. Artinya jabatan menteri sebagai uji coba kader partai atau tokoh yang memiliki jasa ke presiden sehingga taruhannya masa depan," ujar Muzani kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/12).
Anggota Komisi I DPR itu menyebutkan, keputusan reshuffle atau tidak mutlak di tangan Jokowi, maka kalau presiden memiliki keharusan merombak kabinet, ia berharap presiden otonom dalam memilih figur-figur calon menterinya yang baru.
BACA JUGA: Golkar Belum Jelas Punya Siapa, Pelantikan Ketua DPR Sebaiknya Ditunda
" Presiden harus otonom dalam menentukan orang termasuk kader partai. Karena presiden tanggung jawab penuh. Keberhasilah pembangunan adalah keberhasilan Jokowi-JK, dan kegagalan adalah kegagalan Jokowi-JK," tambahnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: SP JICT Tuntut Rekomendasi Pansus DPR Ditaati
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Siap Ladeni RJ Lino
Redaktur : Tim Redaksi