jpnn.com - JAKARTA -- Pernyataan calon presiden yang diusung koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan Joko Widodo dalam debat capres dan calon wakil presiden, Senin (9/6), terkait pengawasan pembangunan adalah kunci pemberantasan korupsi dinilai bertolak belakang dengan realita di lapangan.
Menurut pengamat politik Bobby Maengkom, belum genap masa pemerintahan Jokowi di Jakarta, sudah menyumbang daftar panjang kasus dugaan korupsi di Indonesia. Yakni terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta tahun anggaran 2012 dan 2013.
BACA JUGA: Dukung Prabowo, Buruh Jalan Kaki Bandung-Jakarta
"(Jokowi) baru satu tahun memimpin Jakarta, terjadi kasus (dugaan) korupsi Rp 2,3 triliun, itu bukan angka yang kecil," kata Bobby Maengkom, Rabu (11/6), di Jakarta.
Menurut Bobby, hal itu juga membuktikan bahwa Jokowi tidak mampu melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang langsung berada di bawah kewenangannya.
BACA JUGA: Sambut Prabowo, Partai Aceh Ikut Kerahkan Massa
Ia mengatakan, anggaran Transjakarta yang besar langsung berada di bawah tanggungjawab dan kewenangan Gubernur DKI Jakarta.
Setidaknya, lanjut dia, Jokowi melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap bawahannya, tapi yang terjadi Jokowi justru bersikap tidak tahu-menahu.
BACA JUGA: Ini Cerita Tentang Jokowi saat Kerja di Aceh
"Saat ini mantan Kepala Dinas Perhubungan (Udar Pristono) sudah jadi tersangka, tapi kenapa Jokowi seperti lepas tanggungjawab dengan menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa," ungkap Bobby.
Dia menilai ketidakpahaman terhadap kasus korupsi Bus Transjakarta itu menunjukkan Jokowi tidak memiliki pengawasan yang baik kepada bawahannya dan proses penggunaan anggaran pembangunan Jakarta.
"Jadi jelas, pandangan Jokowi yang menyatakan bahwa pengawasan menjadi kunci pembangunan yang bersih menjadi kontradiktif dengan apa yang terjadi di Jakarta," pungkas Bobby. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Bakal Hapus UN SD-SMP
Redaktur : Tim Redaksi