Kau Sombong, Kau Kubekot

DI MASA BOCAH, saya menyebut boikot dengan bekotBiasanya yang terkena adalah anak-anak yang sombong, misalnya tidak mau ikut gotongroyong membersihkan ruang kelas, dan halaman sekolah

BACA JUGA: Menjaga Sjahrir, Menjaga Realisme

Yang diboikot tak diikutkan main bola atau bermain alip cendongIa tak ditegur sapa sehingga merasa dunianya sangat sepi.  Hasilnya efektif

BACA JUGA: Dari Senayan Merembes ke Jalanan

Ia merengek-rengek minta maaf sehingga hidupnya kembali ceria.

Dalam konteks kehidupan modern, tindakan boikot bisa dilakukan konsumen terhadap sebuah produk yang prosesnya merusak lingkunganBisa juga terhadap peraturan pemerintah yang dianggap tidak adil

BACA JUGA: Demokrasi Itu Bak Pakaian

Memang lebih efektif ketimbang hanya melalui ngomong atau konferensi pers

Golongan Putih yang dipelopori oleh Arief Budiman di era Orde Baru terhadap Pemilu yang dinilainya tidak adil adalah salah satu contohMaklum, kalangan birokrat dipimpin Mendagri Amir Mahmud terang-terangan memihak dan memenangkan GolkarBelakangan, bahkan ada anggota DPR dari ABRI yang diangkat begitu saja meskipun tak dipilih dalam Pemilu.

Memang Golput tahun 1970-an itu gagalDukungan rakyat tidak massif karena takut di bawah ancaman birokrasi dan militerNamun sebagai gerakan moral, Arief berhasilTerbukti setelah reformasi, anggota TNI kembali ke markasHak dwifungsinya sebagai kekuatan Hankam dan Sospol telah dicabut oleh sejarah. 

Dalam sejarah, boikot sangat wangiAmpuh dan manjur.  Inggris yang memberlakukan pajak atas teh dan barang-barang impor dalam Townshend Act of 1767 telah dilawan oleh para kolonisnya dengan boikotAkibatnya, volume dan nilai perdagangan Inggris merosot tajam, sehingga regulasi itu dicabut pada 1770.

Gandhi memimpin memboikot membeli garam yang dikuasai oleh kolonial Inggris pada Mart 1930

Mungkin paling terkenal adalah Boikot Bus Montgomery pada 1955Kala itu, Rosa Parks, 43 tahun wanita kulit hitam menolak untuk melepaskan kursinya di bus untuk orang kulit putihIa sempat ditahan, namun telah memicu boikot besar-besaran oleh penduduk berkulit hitam.

Tokoh negro, Martin Luther King, Jr bahkan mengajak warganya selama berbulan-bulan dengan cara berjalan kaki, bersepeda atau naik mobil pribadi seraya berkeliling Montgomery.

Amerika Serikat dan 59 negara-negara lain pun menolak untuk mengirim tim Olimpiade ke Olimpide Moskow pada 1980  sebagai protes terhadap invasi Soviet dan pendudukan Afganistan pada tahun 1979Empat tahun kemudian, di kedua Olimpiade berikutnya, Uni Soviet dan beberapa Negara sekutunya menolak untuk menghadiri Los Angeles Olimpiade di Los Angeles.

Boikot SMI
Kini istilah boikot terdengar lagiBermula dari penyampaian APBN Perubahan 2010 oleh pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Idrawati (SMI) ke DPRAnggota DPR yang lelah setelah menghasilkan rekomendasi Pansus Century melalui rapat paripurna melontarkan wacana itu.

Maklum, dalam rekomendasi ada klausul agar SMI dan Boediono (Wapres) dinonaktifkan karena kedua pejabat ini dinilai bertangung-jawab atas berbagai kesalahan dalam pelaksanaan bailout Bank Century.

Alih-alih hendak memecat SMI dan Boediono, Presiden Yudhoyono dalam pidatonya yang disyiarkan televisi secara meluas, malah membela kedua pejabat penting ituBahkan, mengapresiasinya sebagai tindakan yang menyelamatkan perekonomian bangsa.

Saya menduga, inilah latar belakang mengapa wacana boikot itu mencuat“Kok, rekomendasi kami tak dianggap, ya….” Mungkin, pikiran itu yang tiba-tiba menggumpal di benak sebagian anggota DPRBisa kita mahfumi karena rekomendasi paripurna menyangkut kasus Century itu adalah putusan konstitusional dari  lembaga DPR, yang juga kontitusinalBukan kehendak pribadi.

Tapi sebaliknya, kedatangan SMI membawa nota APBN Perubahan 2010 ke DPR pun bukanlah atas nama pribadiMelainkan atas nama pemerintah, yang juga konstitusionalPemilahan-pemilahan itu mestinya yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun anggota DPRMana wilayah institusi yang konstitusional dan mana yang bukan.

Memang hingga kini belum ada sikap resmi DPR sebagai institusi terhadap wacana boikot tersebutNamun dengan pemahaman dan pemilahan yang pas, pembahasan APBN tak perlu harus macet.

Bahwa apa yang hendak dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh Presiden SBY terhadap Boediono dan SMI adalah urusan lain lagiToh, DPR bisa mengkritisinya pada kesempatan yang berbedaBila perlu dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat yang juga konstitusional.    

Lagipula memboikot pembahasan APBN tidak layak disamakan dengan memboikot bus Montgomery di AS tahun 1950-an yang diskriminatif ituTak dapat disamakan dengan system Pemilu yang tidak demokratis di masa Orde BaruAPBN itu menyangkut kepentingan rakyat dan negara dan tak patut dikorbankan.
Seorang teman menyebut bahwa pelontaran wacana boikot itu mirip mencari perhatianMaksudnya, supaya pemerintah menyadari bahwa kesimpulan rapat paripurna tentang kasus Century tak patut dianggap sebagai angin lalu.

Tujuannya baik, tapi saya kira tidak harus membakar ban mobil seperti dilakukan demonstrasi mahasiswa yang memacetkan jalan dan merugikan kepentingan umum***

BACA ARTIKEL LAINNYA... Happy Ending atau…?