PRESIDEN Yudhoyono alias SBY akan mengadu kepada rakyatMaklum, lebih 60% rakyat yang memilih SBY pada Pilpres 2009 lalu
BACA JUGA: Happy Ending atau…?
Rakyat memang benteng terakhir dari demokrasiSetelah presiden berbicara, biasanya disusul rakyat yang telah memberi mandat kepada presiden pula yang berbicara
BACA JUGA: Kerbau Itu Ikon Demokrasi
Apa kata rakyat, kira-kira? Atau tindakan apa gerangan yang dilakukan oleh rakyat? Akan kita bahas di bagian akhir dari tulisan ini.Kehendak presiden berpidato kepada segenap rakyat itu muncul setelah berseberangannya pendapat akhir berbagai fraksi di Pansus Bank Century
Kubu Demokrat bersama PKB melihat bahwa proses bailout tak bertentangan dengan hukum dan UU
BACA JUGA: Cermin dari De Soto dan Yunus (2)
Normal saja dan jauh dari kemungkinan perbuatan abused of power yang berujung dengan korupsi.Rekomendasi kubu Golkar, PKS, Hanura, PDIP dan lainnya lebih kerasBanyak aspek penyelewengan, termasuk perbuatan korupsiSebagian dari fraksi itu bahkan menyebut nama mantan Gubernur BI dan Menkeu Srimulyani sebagai yang paling bertangung-jawabMereka juga merekomendasikan proses hokum oleh penegak hukum.
Tampaknya, rekomendasi itu akan muncul juga dalam laporan pansus yang akan dibahas dalam paripurna DPR pada 3 Maret 2010Mungkinkah, kesimpulan akhir yang berseberangan itu satu padu di paripurna DPR? Atau malah semacam rumusan yang menampung keberbedaan saja?
Apapun, tampaknya rekomendasi penindakan hukum dalam riwayat Century sejak merger dari beberapa bank dulu akan munculTermasuk soal aliran dana yang berunsur kejahatan korporasi.
Tak mustahil nama Boediono yang kini Wapres disebut-sebut bersama sang MenkeuTentu saja rekomendasi proses hukum, yang jika terbukti disusul pula dengan pemakzulan WapresKita tunggulah bukti dan tanggal mainnya.
Akan tetapi temuan Pansus Century itu, jika merunut UU pada 1954 tentang Hak Angket bukanlah barang bukti secara hukumJadi kelak jika akan ditangani oleh KPK, kepolisian atau kejaksaan masih harus ditemukan bukti-bukti secara hukum, dan pertarungan pembuktian di peradilan, jika memang bergulir ke meja hijau.
Tampaknya masih akan lamaAkan dimulai dari awal, penyelidikan, penyidikan, barulah penuntutan dan proses pengadilanHari-hari anak bangsa ini masih akan diramaikan dengaa headline Century, kendatipun sudah mulai membosankan.
Sebaliknya hak angket adalah hak konstitusional pulaTak bisa diabaikan begitu sajaPendapat akhir fraksi itu, seperti PKS, PDIP, Hanura dan Golkar juga bertolak dari investigasi lembaga BPK, yang berwenang menyelidiki keuangan NegaraJika pendapat lembaga-lembaga itu diabaikan, pendapat siapa lagi di negara ini yang harus diberi respek dan penghormatan?
Soalnya kini masih ada debat antara: benarkah terjadi korupsi dalam kasus Century yang melibatkan pejabat Negara atau tidak?
EntahlahTapi tampaknya lembaganya, baik Hak Angket dan BPK sudah benarNamun temuannya masih penuh perdebatan.
***
Seraya menungu semua proses konstitusi dan hukum itu, apakah kira-kira yang bisa dilakukan oleh rakyat setelah mendengar pidato presiden seusai 3 Maret 2010?
Intinya pun sudah disebutkan oleh SBY, bahwa dialah sebagai Kepala Negara yang bertanggung-jawab dalam kasus CenturySaya kira tentu saja SBY akan mengungkapkan fakta dan bukti seperlunya.
Apakah rakyat yang lebih 60% memilih SBY membela SBY? Boleh jadi yaTapi bagaimana caranya? Rakyat hanya bisa melakukan tindakan politik dengan menggunakan hak politik pada Pemilu dan Pemilihan PresidenMasih lama lagi, pada 2014Padahal, sekarang ini ada kasus besar.
Tentu saja ada pula rakyat yang tak setujuMungkin kelompok ini lebih menyetujui pendapat akhir fraksi PDIP, PKS, Hanura dan GolkarMaklum, selain memilih presiden dan wakilnya, rakyat juga memilih anggota DPR dari berbagai partai.
Jika presiden akan berpidato di depan rakyat, mungkin mengharapkan empati dan dukunganSebaliknya, Tim 9 penggagas Hak Angket pun bersafari ke berbagai tokoh nasional seperti Amien Rais, Wiranto, Syafii Ma’arif dan sebagainyaHarapannya, dukungan tokoh nasional itu akan meraih dukungan rakyat pula.
Saya berharap bayangan saya akan salah, bahwa akan terjadi perbedaan pendapat di tengah masyarakatJika sekedar berbeda pendapat, tak apa-apaTapi jika beresklasi menjadi konflik horisontal, inilah yang membuat bulu kuduk saya bergidik.
Ketika medan pertarungan berkecamuk di paripurna DPR akan disusul pula pertarungan di tengah masyarakatMulanya, mungkin bersifat informativeTapi lama-lama bisa bersifat propaganda dan sejenisnya.
Saya teringat masa Orde Lama yang penuh dengan isu, konflik, intrik dan friksi politikAibatnya, Indonesia mabuk berpolitik dan tak sempat membangun, sementara harga-harga bahan pokok terus melangit.
Jangan-jangan, inilah buah dari system multipartai di Indonesia, baik di masa Orde Lama dan sekarangKarena tak ada lagi single majority ala Golkar di era Orde Baru, maka setiap kabinet harus mengalang koalisi untuk kabinet.
Repotnya, koalisi yang dibangun sejak era Gus Dur, Mega dan SBY sangat rapuhMaaf, hanya bagi-bagi kursi tanpa menghitung faktor ideology, atau setidaknya flatform dan visi misi politik yang jelas dan terbedakan dengan kelompok oposisiAkibatnya, tak ada zat perekat dan rentan pecah.
Terbukti ketika mencuat beda pendapat dalam kasus Century, Demokrat mengancam akan melakukan reshuffleSebaliknya, kubu yang merasa diancam melakukan perlawanan sehingga tetap berseberangan, walaupun lobi-lobi gencar dilakukan.
Kasus ini sebetulnya sudah terjadi sejak era Gus Dur, Mega dan SBY hingga SBY jilid duaTapi bangsa ini belum kapok jugaSejarah dan perubahan memang tak serta merta bagai makan cabaiPerlu proses waktu, dan berbagai risiko dan ongkos yang harus dibayar setiap bangsa.
Simpulnya, biarkanlah kasus Century menjadi pelajaran bersamaSecerah dan semuram apapun endingnya, dia adalah proses sebuah bangsa yang sedang mencari bentuk demokrasinya yang pasIbarat pakaian cocok dengan ukuran badanTak kebesaran, tak kekecilan(*)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cermin dari De Soto dan Yunus (1)
Redaktur : Tim Redaksi