jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat I menyepakati pembentukan Kaukus Sumatera.
Kaukus ini menjadi wadah perjuangan regional dalam mengawal aspirasi rakyat Sumatera.
BACA JUGA: Ketua DPD Ajak Masyarakat Akhiri Wabah Covid-19 dengan Vaksin
"Kaukus ini akan mendorong pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur di kawasan Sumatera dan mengoneksikan dengan daerah-daerah yang belum terkoneksi," kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin dalam Rapat Koordinasi Anggota Sub Wilayah Barat I di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Jumat (15/1).
Sultan mengatakan kawasan Sumatera mempunyai banyak keunggulan. Setiap anggota DPD RI asal Pulau Sumatera pasti memiliki gagasan atau pemikiran tentang pengembangan daerah pemilihannya.
BACA JUGA: Pemulangan Orang Utan Sumatera Pererat Hubungan Baik Indonesia dengan Thailand dan Malaysia
Karena itu, Sultan berharap rakor ini dapat menginventarisasi masalah-masalah yang ada di kawasan Sumatera. Selanjutnya, menghasilkan rekomendasi bersama yang bersifat implementatif.
"Ini merupakan momentum untuk mengeksplor semua wacana, ide serta gagasan dalam agenda menjembatani kepentingan daerah serta kepentingan lembaga," ujarnya.
BACA JUGA: Sultan Bangga Sandiaga Uno dan Muhammad Lutfi Masuk Kabinet Indonesia Maju
Menurutnya, Kaukus Sumatera ini akan didorong agar dapat berperan untuk menyinergikan kerja-kerja koordinasi lebih luas dengan membawa isu-isu yang tidak hanya bersifat lokal provinsi, tetapi kebijakan lintas batas antar wilayah se-Sumatera.
Sultan menambahkan pertemuan ini memberikan sejumlah gagasan, antara lain mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk mengintegrasikan pariwisata terpadu se-Pulau Sumatera, dengan menonjolkan potensi daerah masing-masing. Selain itu, membangun konektivitas dalam aspek transportasi baik darat, udara maupun laut.
"Kalau udara, sifatnya bagaimana membuat penerbangan lintas provinsi, bahkan berpeluang menggunakan airlines sendiri yang dimiliki oleh pemda. Dari jalur laut, membuka akses laut di seluruh Pulau Sumatera," ujar Sultan.
Hal lain yang juga mengemuka dalam pertemuan ini adalah adanya gagasan untuk mendorong revisi ketentuan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehimgga dapat tercipta aturan yang dapat memaksimalkan potensi regional Sumatera baik dari ekonomi, infrastruktur dan pariwisata.
"Catatan penting lainnya adalah bagaimana mendorong pemerintah agar dana bagi hasil sawit itu segera ditindaklanjuti. Selain utang pemerintah yang harus dibayarkan tetapi juga revisi undang-undang, karena jantungnya di situ," tambahnya.
Selanjutnya, akan dilakukan tindaklanjut terkait pembentukan Kaukus Sumatera ini di antaranya menyiapkan susunan kepengurusan dan hal lain yanag diperlukan.
"Kami akan segera mengadakan pertemuan lanjutan untuk segera membahas hal-hal teknis lainnya seperti proyeksi ke depan, struktur pengurusan, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, tata tertib, agenda kerja dan lainnya," ungkapnya.
Anggota DPD RI asal Jambi, M. Syukur mengatakan pengembangan kawasan Sumatera perlu didukung pencitraan yang baik.
"Bagaimana menghidupkan pencitraan yang baik Sumatera ini. Seperti, hotelnya bagus, masyarakatnya yang ramah. Citra itu yang harus dibangun untuk kawasan Sumatera agar dapat bersaing ke kawasan wisata di daerah lainnya," jelas Syukur.
Senator Dapil Aceh Fachrul Razi mengatakan kinerja Kaukus Sumatera hendaknya tidak lagi bersifat teknis pembangunan di tingkat lokal, sehingga tak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPD RI yang sudah ada, seperti komite.
"Tugasnya dari kaukus ini adalah menjembatani kepentingan regional Sumatera dengan kementerian koordinator, sedangkan komite menjembatani kepentingan lokal daerah dengan kementerian, sehingga tidak tumpang tindih," jelasnya. (*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy