“Saya tidak yakin koalisi besar itu memiliki visi-misi dan platform yang samaKoalisi tersebut akan melemah seiring perebutan kepentingan diantara para elite Parpol yang merasa paling pantas menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2009,” ujar pengamat sosial politik, Widhya Bagja, MSc kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (1/5).
Widhya yang juga mantan Staf Ahli Panglima TNI itu mengatakan, masih cukup waktu bagi Parpol-parpol untuk mengkaji ulang pola koalisi tersebut
BACA JUGA: Pendukung SBY Mulai Bergerak
Jika hanya mengandalkan hitungan angka diatas kertas berdasarkan perolehan suara, maka itu tidak akan efektif, seperti koalisi besar yang pernah diterapkan dalam pilpres 2004, dan ternyata gagal.Apalagi figur incumbent SBY yang sangat populer dan hampir semua lembaga survei menyimpulkan bahwa Capres Demokrat yang maju adalah Yudhoyono, tidak akan tertandingi oleh figur mana pun
Selain itu, lanjut dia, dibutuhkan dukungan dari parlemen yang kuat, siapa pun pasangan capres yang berhasil menang
BACA JUGA: Cetro Bilang Golput Cuma 30 %
Pasalnya, dalam sistem presidensial dengan multi partai seperti di Indonesia, maka harus ada kerjasama yang erat atau dukungan sinergis dari parlemenhanya untuk Pilpres tetapi juga kerjasama di Parlemen.
Menjawab pertanyaan soal posisi partai Golkar, Widhya mengatakan, idealnya Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat guna membangun pemerintahan yang kuat
BACA JUGA: JK-Win Makin Pede
"Namun karena persoalan kepentingan elite di tubuh partai Golkar, perkembang koalisi menjadi seperti sekarang ini."Sebenarnya lanjut Widhya, dua tokoh besar di Golkar seperti Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, dengan segala kelebihan dan kekurannganya, patut diperhitungkan untuk mendampingi Yudhoyono dalam pilpres 2009.
“Akbar dikenal jago loby dan diperkirakan mampu mendongkrak perolehan suaraSementara, Kalla telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan roda perekonomian negeri iniNah, bangsa ini menungu sikap kenegarawanan kedua tokoh iniKita tunggu saja,” tandas Widhya.
Hal yang sama juga disampaikan Peneliti Senior LIPI DR Ikrar Nusa Bhakti"Koalisi besar tanpa didukung oleh aturan main yang jelas dan sanksi yang tegas, sebuah koalisi tidak akan efektif".
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menjelaskan KB ini bertujuan untuk membangun kerjasama partai politik di DPR, DPRD I dan DPRD II setidaknya untuk 5 tahun mendatang.
"Selain diberlakukan untuk anggota fraksi masing-masing parpol di DPR, kerjasama Koalisi Besar ini juga berlaku untuk DPRD I dan DPRD II di seluruh Indonesia," kata Fadli Zon.
Dia menambahkan, koalisi ini dibentuk lebih mempertimbangkan aspek kepentingan nasional, bukan ambisi atau ego masing-masing parpol.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dituduh Gelembungkan Suara, Ketua KPU Bersumpah
Redaktur : Tim Redaksi