jpnn.com, JAKARTA - Institut Soekarno Hatta akan menggelar diskusi dengan tema Transparansi Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara di Hotel Ibis Budget Menteng, Jakarta, Selasa (6/2) mendatang.
Beberapa figur dijadwalkan mengikuti diskusi itu. Salah satunya adalah Menteri ESDM Ignasius Jonan.
BACA JUGA: Desmond Anggap Tjahjo Pengin Kepolisian di Bawah Kemendagri
Ada juga Gubernur NTB Zainul Majdi, anggota Komisi VII DPR RI Efendi Simbolon, Direktur IRESS Marwan Batubara, dan ketua DPRD Provinsi NTB.
Diskusi ini juga akan menghadirkan anggota DPR dari dapil NTB Fahri Hamzah sebagai keynote speaker.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Yakin Pemenang Pilpres 2019 Sosok Baru, Siapa?
Selain untuk memperjuangkan hak masyarakat NTB, diskusi juga untuk mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Pemda NTB memiliki saham PT Newmont enam persen. Anehnya, saat 82 persen saham PT Newmont dijual ke Arifin Panigoro (Medco), itu termasuk enam persen milik pemda. Namun, Pemda NTB belum pernah terima uang sepeser pun," tutur M Hatta Taliwang selaku direktur Institut Soekarno Hatta, Senin (29/1).
BACA JUGA: Jokowi Imami Salat di Afghanistan, Ini Kata Fadli dan Fahri
Hatta menambahkan, kontrak karya Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah Indonesia menyepakati divestasi 51 persen saham ke pihak Indonesia setelah sepuluh tahun beroperasi.
Sebagian besar saham yang didivestasi dikuasai pihak swasta, yakni Bumi Resourcess.
"Pemda NTB cuma mendapatkan enam persen saham," tegas Hatta.
Setahun lalu, imbuh mantan anggota DPR RI, sebanyak 82 persen saham Newmont telah dibeli oleh Medco.
Sementara itu, saham Pemda NTB yang besarnya enam persen pun ikut dilepas oleh gubernur NTB.
"Lalu, ke mana uang penjualan saham enam persen yang diperkirakan nilainya mencapai Rp 2,1 triliun dan siapa yang memakannya?" ujar Hatta.
Menurut Hatta, divestasi itu penuh dengan skandal dan sangat tidak transparan.
Untuk itu, dia menganggap perlu diadakan diskusi guna membedah sengkarut divestasi PT Newmont dan aliran uang hasil penjualan sahamnya.
"Tak ada tujuan lain selain demi transparansi penyelenggaraan pemerintahan," kata Hatta. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Batu Bara Bisa Jadi Acuan Tarif Listrik
Redaktur & Reporter : Ragil