jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Akhmad Baidowi mengatakan pihaknya akan tetap kritis meskipun Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sudah menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Suharso diangkat Presiden Jokowi menjadi menteri perencanaan pembangunan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional, di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10). “Oh ya tetap (kritis), karena DPR menjalankan fungsi pengawasan,” kata Baidowi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10).
BACA JUGA: PPP Bantah Ada Penolakan Terhadap Demokrat Gabung Pemerintah
Menurut Baidowi, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang melekat di DPR, selain legislasi dan anggaran. Ia menambahkan DPR harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya. “Siapa pun mitra kerjanya tetep akan kami kritisi apabila program-programnya tidak sesuai konstitusi, tidak sesuai undang-undang, tidak pro rakyat, tidak pro umat,” papar Baidowi.
Mantan wartawan yang karib disapa Awiek ini mencontohkan, ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pada periode lalu membuat sebuah kebijakan menerapkan full day school yang mendapat penolakan dari masyarakat khususnya praktisi pendidikan keagamaan.
BACA JUGA: Fadli Zon jadi Menteri, PPP: Sorry Ya!
Saat itu, kata Baidowi, DPR menyampaikan bahwa program mendikbud tersebut bagus, tetapi tidak tepat kalau diterpakan ke semuanya, dan harus ada pemilihan yakni sekolah yang benar-benar siap. Kalau sekolah yang belum siap jangan dipaksakan. “Kami sampaikan secara santun, secara beradab, dan diterima. Model-model seperti itu yang kami lakukan,” ungkapnya.
Lebih jauh Awiek mengatakan kader PPP juga tidak akan sungkan mengkritisi ketumnya yang menjadi menteri. “Oh tidak (sungkan). Itu kan sudah biasa,” tegasnya.
BACA JUGA: PPP Bela Gibran dan Jokowi Soal Politik Dinasti
Awiek mencontohkan, saat saat Lukman Hakim Saifuddin yang juga ketua Majelis Pakar PPP menjabat menteri agama, kader partai berlambang Kakbah itu juga banyak memberikan kritikan dan masukan.
“Misalnya, kemarin saya sempat di Komisi VIII DPR mengkritisi banyak pelaksana tugas di kementerian agama yang belum dilantik. Ya kami kritisi, karena kalau plt kan tidak bisa kerja maksimal,” jelasnya.
Awiek menambahkan model-model seperti itulah yang dilakukan agar check and balance tetap berjalan. Hanya saja, ujar Awiek, pihaknya tetap memiliki diksi atau bahasa yang santun, bijak. “Tidak perlu teriak-teriak yang penting substansinya tersampaikan ke pemerintah,” pungkas Awiek. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy