Kebijakan Baru Israel Bikin Petani Palestina Tekor Rp 1,3 Triliun

Senin, 10 Februari 2020 – 15:31 WIB
{etani Palestina memetik jeruk di sebuah kebun di Kota Beit Lahia, Jalur Gaza bagian utara, pada 28 November 2019. Foto: Xinhua/Rizek Abdeljawad

jpnn.com, RAMALLAH - Otoritas Israel mengumumkan larangan masuk terhadap semua produk pertanian dari Palestina, Minggu (9/2). Kebijakan ini dipastikan menyebabkan kerugian besar bagi para petani Palestina.

"Keputusan Israel tersebut sudah diterapkan terhadap para petani kami di perbatasan Allenby yang berbatasan dengan Yordania, tetapi kami baru menerima pemberitahuan resmi perihal larangan tersebut hari ini," tutur juru bicara Kementerian Perekonomian Palestina Azmi Abdelrahman.

BACA JUGA: Palestina Putus Hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel

Selama ini petani Palestina di wilayah tersebut menjual kurma, minyak zaitun dan herba mereka ke Israel. Menurut Abdelrahman, nilai tahunan perdagangan tersebut mencapai sekitar USD 100 juta (Rp 1,3 triliun).

Pemberlakuan larangan ini menjadi babak kedua dalam aksi saling balas kebijakan antara Palestina dan Israel. Pemerintah Palestina pada pekan lalu mengumumkan larangan impor produk Israel, yang mencakup sayuran, buah-buahan, air mineral, dan minuman ringan.

BACA JUGA: Fadli Zon Ditunjuk Jadi Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia Untuk Palestina

Babak pertama dalam aksi saling balas ini bermula saat pemerintah Palestina memutuskan untuk melarang impor anak sapi dari Israel pada September tahun lalu, yang kemudian diikuti oleh larangan Israel terhadap komoditas sayuran dan buah-buahan segar dari Palestina.

"Israel melanggar hampir semua pasal di dalam Protokol Paris," tutur Abdelrahman.

BACA JUGA: Virus Corona Menggila, Warga Palestina Suarakan Dukungan untuk Tiongkok

"Israel seharusnya tidak diizinkan ikut campur dalam urusan ekspor antara Palestina dan Yordania," imbuhnya.

Protokol Paris yang ditandatangani pada 1994 mengatur hubungan ekonomi antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dalam perjanjian itu Palestina diizinkan untuk menggunakan pelabuhan maupun perlintasan perbatasan yang dikuasai Israel secara bebas, dan kedua belah pihak diharuskan melakukan pertemuan rutin.

Namun demikian, komite ekonomi gabungan antara kedua belah pihak berhenti melangsungkan pertemuan pada tahun 2000 silam. "Sejak saat itu, Israel mengambil kebijakan secara sepihak," kata Abdelrahman.

"Beberapa kali kami sudah meminta supaya pertemuan dilangsungkan, tetapi Israel tidak pernah menerima permintaan kami itu," ujar juru bicara Palestina tersebut. (ant/dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler