Kebijakan BBM Jangan Terpengaruh Opini Publik

Jumat, 17 Februari 2012 – 18:46 WIB

JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani, mengingatkan, dalam memilih solusi terhadap suatu masalah, seorang menteri jangan berdasarkan pada pertimbangan  'menarik dan tidak menarik' bagi masyarakat.

"Tapi, harus yang memang memberi manfaat untuk masyarakat," tegas Dewi kepada JPNN,  Jumat (17/2), di Jakarta.

Ia menambahkan, opsi-opsi yang disodorkan pemerintah juga tidak bisa hanya berdasar kepentingan kelompok tertentu atau berdasar kepada opini publik yang berkembang. "Tapi, harus berdasarkan kepada hasil kajian mendalam yang memasukkan unsur-unsur penting  terkait semua aspek," kata Dewi lagi.

Pernyataan Dewi ini menanggapi statemen Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik terkait masalah kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah tengah menjajaki berbagai opsi pengendalian BBM bersubsidi. Diantara opsi-opsi yang mengemuka, konversi BBM ke Gas dinilai tidak menarik bagi masyarakat.

"Ada beberapa opsi yang sudah terbentuk, diantaranya konversi ke gas, kemudian pengalihan ke pertamax dari yang subsidi, kedua opsi tersebut tidak menarik bagi rakyat ," ujar Menteri ESDM Jero Wacik dalam keterangan persnya, Kamis (16/2).

Itu sebabnya diperlukan opsi lain lagi yaitu, dengan menaikkan harga jual premium. Namun, penentuan opsi-opsi untuk mengendalikan konsumsi BBM Bersubsidi agar tepat volume dan sasaran masih memerlukan persetujuan DPR RI.  Sebab, BBM menyangkut hajat hidup orang banyak. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Qantas PHK 500 Karyawan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler