Ketua Dewan Pembina Koperasi Warteg Nusantara, Bambang Waluyo Wahab menyatakan bahwa Perda yang masih ditunda pemberlakuannya itu memuat ketentuan tentang pajak 10 persen bagi Warteg yang omzet hariannya mencapai Rp 540 ribu atau Rp200 juta setahun. Menurut Bambang, kebijakan itu jelas mengancam keberadaan Warteg. "Kami trauma dengan keputusan itu. Kami yakin Perda itu akan menyusahkan kami," kata Bambang saat dihubungi, Rabu (19/9).
Menurut Bambang, para pengusaha dan pemilik Warteg sepakat untuk menolak pemberlakuan Perda tersebut. "Kalau Perda itu diterapkan, saya hawatir banyak Warteg tutup. Kalau Warteg tutup ini berakibat terhadap masyarakat bawah seperti pengemudi taksi, ojek dan mahasiwa," ucapnya.
Menurut Bambang, Warteg tak main pukul rata dalam menetapkan harga makanannya. Ia mencontohkan, mahasiswa mendapat harga khusus dibanding pelanggan lainnya.
"Kepada mahasiswa saja dibedakan, ada harga khusus. Konsekuensinyanya kalau Perdanya diterapkan, masyarakat akan kesusahan menemui Warteg di pinggir jalan," ucapnya.
Disinggung tentang pernyataan Basuki yang menyebut manajemen Transjakarta dikelola ala Warteg, Bambang mengaku tak mempermasalahkannya. Sebab menurutnya, pernyataan Basuki itu bukan untuk menghina.
"Kami saja yang pendidikan pas-pasan mengerti maksud ucapan Pak Basuki itu. Untuk me-manage busway memang tidak bisa diurus dengan manajemen Warteg. Bukan berarti manajemen warteg buruk, oh tidak. Tapi Busway itu adalah pelayanan publik, sedangkan Warteg itu jualan nasi," ucapnya.
Sebaliknya, katanya, para pengusaha Warteg tetap berkomitmen untuk mendukung pasangan Jokowi-Basuki. Menurut Bambang, dirinya beberapa waktu lalu bertemu dengan cagub usungan PDIP dan Gerindra itu.
"Kami mendapatkan satu pandangan bahwa Pak Jokowi menilai Perda itu tidak boleh ada. Itu menunjukkan keberpihakan," ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahasiswa Protes Iklan Jokowi di Koran
Redaktur : Tim Redaksi