jpnn.com, JAKARTA - Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Hamid Paddu menilai langkah pemerintah sudah tepat jika menghentikan penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk dunia industri.
Menurutnya, selain memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), HGBT untuk industri justru bisa menghancurkan industri itu sendiri.
BACA JUGA: Kasus Investasi Bodong di BTN, Ombudsman Gelar Pertemuan dengan OJK, LPS & Kementerian BUMN
“Penghentian gas subsidi untuk industri adalah langkah tepat. Tidak perlu diperpanjang. Karena gas subsidi tersebut otomatis sangat memberatkan APBN. Selain itu, pada saatnya juga akan menghancurkan industri tersebut,” kata Hamid.
Subsidi kata Hamid, seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu.
BACA JUGA: Tingkatkan Community Forest, Pupuk Kaltim Tanam 1.600 Bibit Pohon di Kawasan IKN
Jika diberikan kepada kalangan industri yang notebene merupakan kelompok mampu, maka akan terjadi realokasi sumber daya nasional. Kondisi demikian, pada akhirnya bisa menyebabkan ketimpangan yang semakin besar karena uang digeser ke kelompok mampu.
“Yang benar adalah subsidi diberikan kepada orang tidak mampu atau miskin, sehingga membuat orang tidak mampu itu menjadi sedikit mampu karena diangkat sedikit. Sedangkan yang salah sasaran, kalau diberikan kepada industri atau kelompok mampu, yang memiliki banyak aset. Ini benar-benar memberatkan APBN,” seru Hamid.
BACA JUGA: RUPST Tahun Buku 2023: Telkom Bagikan Dividen Rp17,68 Triliun
Kebijakan HGBT kepada industri, sebenarnya memang diberikan pada saat pandemi Covid-19. Saat itu, dunia usaha dan industri kesulitan menjual produknya karena permintaan sangat terbatas.
“Tetapi, dalam situasi normal sekarang, kebijakan tadi harus ditarik. Anggaran sudah saatnya dialihkan ke sektor yang produktif, seperti pertanian yang akan memberi nilai tambah dan menciptakan growth economy,” urai Hamid.
Dalam perspektif lain, Hamid mengingatkan, bahwa melanjutkan pemberian HGBT kepada industri, justru bisa menghancurkan industri itu sendiri.
Mengapa? Karena perusahaan atau industri yang terus-menerus mendapat subsidi, akan berubah menjadi infant industry, yang harus terus menerus dijaga dengan subsidi.
Dalam kondisi demikian, imbuhnya, kualitas produk akan menurun karena perusahaan tidak bisa melakukan efisiensi.
“Pada saatnya akan membuat industri tersebut tidak mampu bersaing di pasar, karena tidak sanggup bekerja efisien seperti perusahaan atau industri yang tidak disubsidi. Dan beberapa waktu kemudian, industri tersebut akan hancur,” jelasnya.
Menurut Hamid, industri yang menginginkan subsidi adalah industri yang tidak profesional.
Begitu pula sebaliknya, industri yang profesional tidak akan mau diberi subsidi.
“Kalau yang profesional, dia pasti tahu persis bahwa subsidi justru akan membunuh bisnisnya sendiri secara perlahan,” seru Hamid.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada