jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto soal penerapan industri 4.0 ke berbagai sektor menuai pujian dari banyak kalangan. Kebijakan itu dinilai tepat dan sudah sejalan dengan kebutuhan industri.
Langkah Airlangga itu juga sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memang ingin agar ada percepatan penerapan peta jalan industri 4.0.
BACA JUGA: Pengurus Golkar Jabar Sumpah Pakai Alquran, Airlangga Beri Respons Begini
Tidak hanya diterapkan di industrI skala besar, Airlangga juga mendorong penerapan industrI 4.0 di industri kecil dan menengah (IKM). IKM perlu beradaptasi dengan teknologi digital demi meningkatkan daya saing di era revolusi industri 4.0.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Imanuddin Abdullah menambahkan, langkah Menperin Airlangga memang perlu mendapat dukungan dari lintas sektor, agar industri 4.0 berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
BACA JUGA: Sumpah Politik Pengurus Golkar di Bawah Alquran Dinilai Melecehkan Agama
Menurut Imanuddin, industri 4.0 bisa menjadi peluang untuk meningkatkan investasi oleh perusahaan terutama yang bergerak di sektor dengan tingkat teknologi yang tinggi. Karena itu, Indonesia harus menarik di mata para investor agar mau menanamkan investasi di sektor-sektor yang terkait dengan industri 4.0.
BACA JUGA: Pabrik Besar Bayar Cukai Rokok Murah, Negara Kehilangan Pendapatan Rp 926 M
Sementara saat ini dari sisi daya saing, inovasi, masih relatif tertinggal. Misal, tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan tinggi hanya 12,8 persen. Jauh lebih kecil dibandingkan Malaysia yang mencapai 20 persen dan negara-negara OECD yang mencapai 40.40 persen.
Kemudian, peringkat global innovation index Indonesia berada pada peringkat 85, lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Filipina (73), Thailand (52), Vietnam (45), dan Malaysia (35).
Kalau Singapura sudah bukan level Indonesia karena peringkat 1 dunia. Belum lagi, anggaran riset terhadap PDB Indonesia masih sangat kecil, di bawah 1 persen. Padahal negara-negara lain sudah di atas 1 persen.
Karena itu, faktor-faktor dan kondisi di atas harus diperbaiki, dan Menperin Airlangga bisa menjembatani. "Kalau Menperin mendukung hal tersebut, maka harus memperhatikan infrastruktur, dan kondisi pendukunganya. Jadi ini memang kerja lintas sektoral," ujarnya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah menyebutkan, Indonesia sudah siap menerapkan industri 4.0. Jadi, kebijakan Industri 4.0 Kemenperin di bawah Airlangga, sudah tepat.
"Jadi saya kira untuk di Indonesia sudah siap menerapkan konsep industri 4.0. Memang sebagian masih bergantung di industri 1.0, tapi bisa berjalan bersandingan," kata Pieter.
Pieter melihat industri 4.0 ini akan lebih cepat diadaptasi karena dari sisi lingkungan memang sudah mengharuskan. Karena itu, pemerintah harus memberikan fasilitas yang memadai bila ingin mendorong industri 4.0. Karena bila penciptaan lingkungan industri baik, maka dengan sendirinya bisa terealisasi lebih cepat, dan diadaptasi berbagai sektor usaha, baik skala kecil maupun besar.
"Biar saja mengalir, karena pihak swata tahu mana yang menjadi kebutuhan atau bukan. Mereka pasti akan ikut, baik itu industri 4.0 maupun 1.0," katanya.
Dia mencontohkan, masih banyak masyarakat yang menggunakan produk ponsel lama, meski sudah ada ponsel baru dengan teknologi lebih maju.
Artinya, tools, akan digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Sekarang ini, kata dia, lebih penting bagaimana pemerintah memberikan sistem, kondisi, insentif. Mereka yang menggunakan pendekatan industri 4.0 maupun masih pendekatan lama, untuk sama-sama maju.
"Mereka yang ingin maju maka harus didukung infrastrukturnya oleh pemerintah, termasuk Kemenperin," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah Mosi Tidak Percaya, Airlangga Hartarto Digoyang Petisi Rakyat
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad