jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengapresiasi langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim yang berencana kembali memasukkan direktorat pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus di dalam struktur organisasinya melalui perubahan Peraturan Menteri.
“Kami sebenarnya sangat menunggu gercep alias gerak cepat mas menteri merespons isu di masyarakat,” ujar Fikri di Jakarta, Selasa (18/2).
BACA JUGA: DPR Minta Nadiem Makarim Menjelaskan soal Pembayaran SPP Lewat GoPay
Fikri menyatakan tuntutan dari masyarakat soal perubahan struktur kementerian di bawah Nadiem yang menyebabkan hilangnya direktorat jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-Dikmas) di jajaran eselon 1 Kemendikbud akan segera diberikan solusi.
“Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh Kemendikbud, bahkan sudah dengan KemenPan-RB, yakni dengan memasukkan Direktorat Dikmas dan Diksus di bawah Dirjen Paud Dikdas dan Dikmen dan juga di bawah Dirjen Vokasi,” tambah politikus PKS ini.
BACA JUGA: TNI Terima Hibah Lahan Pembangunan Markas Kogabwilhan III di Papua
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR pada 14 dan 27 Januari silam, sejumlah elemen masyarakat, seperti PNFI, Himpaudi dan Nurani Hati Institut menyuarakan keberatan atas hilangnya nomenklatur pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat di kemendikbud.
“Alhamdulillah tuntutan tersebut kini akan diakomodasi,” ucap Fikri usai menerima informasi tersebut dari jajaran pejabat Kemendikbud dalam rapat pembahasan program baru baru ini.
BACA JUGA: DPR Tidak Sepakat Usulan Mahfud MD agar Polsek Tidak Menangani Kasus Pidana
Fikri menambahkan, perubahan kebijakan tersebut akan diakomodasi dalam revisi peraturan menteri nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud. “Hanya tinggal nunggu nomornya saja,” imbuhnya.
Lebih jauh, Fikri meminta Mendikbud lebih peka dan responsif terhadap berbagai isu terkait pendidikan nasional, terlebih di bawah institusi Kemendikbud. “Akhirnya Mas Mentri memahami birokrasi dan mau mendengar kondisi dan kebutuhan lapangan,” ujarnya.
Selain itu, menurut Fikri melayani masyarakat yang berdemo tidak selamanya buruk. “Sebagai pejabat publik, wajar senantiasa diprotes masyarakat, andai waktu dulu mereka (Paud-Dikmas) demo diterima, tentu lebih indah dan lebih cepat terselesaikan,” ucap dia.
Justru Fikri menyarankan agar Mendikbud Nadiem lebih banyak turun ke lapangan untuk melihat kondisi realitas pendidikan kita.
“Sekarang sudah banyak wacana yang di lempar ke publik, kini saatnya Mas Mentri terus keliling ke seantero Indonesia, sehingga tahu persis kondisi pendidikan di tanah air ini secara lengkap dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai pulau Rote.”(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich