JAKARTA--Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kebijakan migas belum memihak kepada kepentingan nasional. Padahal, dalam pasal 33 UUD 1945 sudah jelas bahwa migas merupakan cabang produksi nasional yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk rakyat.
"Sepanjang kita merdeka, saya melihat sebenarnya tujuan kita mengolah segala sesuatu yang disebutkan di dalam pasal 33 UUD 1945, apakah benar telah berjalan secara maksimal?" ujar Megawati selaku keynote speaker dalam seminar nasional Migas untuk Kemandirian Energi yang digelar Fraksi PDIP di gedung parlemen Rabu (27/2).
Mega lantas menunjukkan sejumlah blok migas di Indonesia. Mega mempertanyakan di mana sebenarnya Merah Putih di blok-blok migas tersebut. Saat ini, kata Mega, dirinya meragukan adanya kepemilikan blok migas itu dari pemerintah Indonesia. "Apakah blok-blok ini yang dibagi-bagi oleh perusahaan minyak yang bergerak di perminyakan" Seperti apa kepemilikan dari perwakilan RI?" ujarnya.
Mega mengaku, sebagai orang partai dirinya tidak bisa berbunga-bunga. Karena itu, dia memiliki penjelasan atas kebijakan pemerintah yang terus mengimpor migas. "Jadi, dibawa dulu, disaring dulu, lalu dikembalikan ke kita dengan nama impor," sindirnya.
Pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, ujar Megawati, Bung Karno yang mengajak Tiongkok bergabung ke konferensi, karena negara dengan julukan tirai bambu ketika itu masih negara tertutup. Namun, di abad ke-21 saat ini, bendera Tiongkok malah terpampang dalam peta minyak Indonesia. "Mudah-mudahan kata-kata saya ini cukup lugas, sehingga tentu harus ada jawabannya, betul-betul bisa menelurkan undang-undang migas yang Merah Putih," ujarnya.
Mega menegaskan, pernyataan tersebut demi mengingatkan semangat konstitusi. Dalam sejarahnya, Bung Karno pernah mengirimkan pemuda-pemuda untuk menjadi ahli di bidangnya. Sejumlah ahli nuklir dan kimia dicetak di luar negeri. Namun, mereka pada akhirnya dilarang masuk kembali ke Indonesia. "Ke mana sebenarnya pikiran DNA kebanggaan kita," ujarnya.
Inti cerita itu, lanjut Mega, berhubungan dengan keberadaaan blok-blok migas. Mega menyiratkan, kebijakan pemerintah terkait migas sebisa mungkin harus condong kepada kepentingan nasional. "Saya bukan antiasing, tapi saya cinta Republik ini," tandasnya. (bay/c2/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Amien: Jangan Sampai Papua Seperti Timtim
Redaktur : Tim Redaksi