JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Wilayah Jakarta turut merasa prihatin terhadap kondisi obyektif kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Pasalnya, pasca reformasi 1998, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara cenderung berlangsung secara tidak menentu.
Upaya mewujudkan cita-cita reformasi melalui kehidupan bernegara yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi hukum, masih jauh panggang dari api. Koordinator IKA UII Yogyakarta Wilayah Jakarta, Nur Wahyudi mengatakan dalam tataran kebijakan, paradigma penataan hukum, ekonomi, dan politik lebih banyak berdimensi waktu pendek atau sesaat.
“Visi kepemimpinan seolah hanya dibatasi rentang waktu sesuai dengan usia kepemimpinan politik, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Nur Wahyudi kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/2).
Nur Wahyudi mengatakan kompleksitas permasalahan yang dihadapi Indonesia sesungguhnya memerlukan keterpaduan kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan hukum yang efektif. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan konsisten dari waktu ke waktu.
Sebagai bagian dari elemen bangsa, kata Nur Wahyudi, IKA UII Yogyakarta Wilayah Jakarta rencananya akan merumuskan sejumlah pemikiran dan saran bagi pembangunan Indonesia ke depan, khususnya di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Sejumlah saran dan masukan juga akan dikumpulkan dari para pejabat lembaga tinggi negara, pimpinan partai politik (parpol), pimpinan BUMN dan swasta, praktisi hukum, pebisnis, pakar, pengamat, akademisi, mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan seminar bertajuk “Tantangan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum bagi Pembangunan yang Inklusif dan Berkesinambungan” yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (9/2) besok.
“Hasil seminar ini nantinya diharapkan akan menghasilkan berbagai sumbang saran, pemikiran yang penting buat masyarakat dan bangsa kita ke depan,” katanya.
Sementara, tim perumus naskah masukan bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan IKA UII Yogyakarta, Zaenal Wafa mengatakan rumusan saran dan pemikiran yang akan disusun nantinya berwujud buku sederhana. Buku sumbang pemikiran ini akan didistribusikan kepada para pimpinan lembaga negara baik di jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, para pengusaha, dan media.
“Bentuk outputnya nanti sederhana, semacam prosiding, seperti sebuah buku sederhana, dan akan dibagikan ke media, penyelenggara negara, parpol, ekonom, pengusaha, sejumlah assosiasi, serta jajaran pemerintahan, baik di jajaran yudikatif, eksekutif, maupun legislatif,” ujarnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Golkar Puji Skenario KPK
Redaktur : Tim Redaksi