jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ogah disalahkan mengenai kebijakannya menyetujui penaikan harga jual gas ConocoPhillips Indonesia (COPI), yang dinilai merugikan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
Saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/8), Jonan menjelaskan bahwa prinsipnya harus ada pembagian yang fair antara operator di hulu dengan operator di sektor hilir.
BACA JUGA: Jonan: Itu Porsinya Lebih ke Menteri Keuangan
"Kalau misalnya harga gas di hulu itu kami tingkatkan. Itu penerimaan negara naik. Naik sebesar yang ditingkatkan. Itu, jadi ini bukan, bukan, oh ngurangi ini (pendapatan PGN-red) dikasihkan ke ConocoPhillips, bukan," kata Jonan.
Sebelumnya, usai menemui petinggi ConocoPhillips di Amerika Serikat beberapa waktu Menteri ESDM Ignasius Jonan meneken surat tentang penetapan harga jual gas bumi dari COPI Grissik ke PGN. COPI dibolehkan menaikkan harga jual gas dengan volume 27,27 – 50 BBTUD dari US$ 2,6 per MMBTU menjadi US$ 3,5 per MMBTU.
BACA JUGA: Kebijakan Jonan Dinilai Rugikan BUMN, Apa Langkah Bu Rini?
Sedangkan, PGN tidak diperkenankan mengerek harga jualnya ke konsumen, sehingga berpotensi mengalami kerugian Rp 120 miliar per tahun.
Jonan mengakui dengan kebijakan tersebut keuntungan BUMN akan turun karena tetap dia tidak boleh menaikkan harga jual gas.
BACA JUGA: Bu Rini Minta BUMN Bersinergi Garap PKBL
"Oh iya pasti berkurang. Kalau BUMN hanya mencari untung saja, mungkin jangan urusan distribusi gas ke listrik ya," ucap Jonan.
Mantan menteri Perhubungan ini menegaskan, harga jual gas di hilir tidak boleh naik. Namun demikian, kenaikan harga di hulu menurutnya berdampak pada penambahan penerimaan negara.
"Sama sekali kan harga gasnya enggak boleh naik (di hilir). Hanya di hulunya nambah sehingga penerimaan negara juga nambah. Kan ini harus fair. Masa yang menguasai pipa itu untungnya jauh lebih besar dari pada yang memproduksi gas. Ya kan enggak lucu," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Rini: Apa itu Sudah Cukup? Tidak, Harus Lebih dari itu
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam