JAKARTA--Anggota Komisi VII DPR RI melihat banyak kebocoran-kebocoran penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di daerah. Menurutnya, ini yang membuat subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
“Di Mimika Papua, kami menemukan Polres menjual BBM kuota untuk TNI Polri kepada pengusaha. Lah sejak kapan Polisi memiliki tupoksi menjual BBM?," kata Effendi, Kamis (1/3) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Politisi PDI Perjuangan, itu menambahkan, harus kebocoran-kebocoran seperti ini yang mesti ditanggulangi terlebih dahulu oleh pemerintah. Ia juga melihat sektor migas terlalu dikuasai oleh pengusaha yang berkolaborasi dengan penguasa bekerja sama dengan pihak asing.
”Mereka ini bisa melakukan apa saja, tanpa kontrol. Kebocoran dimana-mana," kata dia.
Effendi pun mengkritisi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tidak sanggup menyelidiki kebocoran-kebocoran seperti ini. "Negeri ini benar-benar tidak memiliki ketahanan energi,” pungkasnya.
Lebih jauh dia mengatakan, pemerintah dalam melakukan kebijakan ini telah bersifat tidak jantan. "Namun rakyat disuruh jantan menghadapinya," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelindo II Bangun Pelabuhan di Sorong
Redaktur : Tim Redaksi