JAKARTA - Pemerintah menilai cadangan resiko fiskal yang disediakan untuk menambal bocornya subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih cukup tersedia. Dimana, salah satu yang dimanfaatkan untuk menambal anggaran tersebut dari penyerapan anggaran yang selalu tidak optimal.
"Kita punya cadangan-cadangan itu antara lain bisa diguanakan untuk itu (menambal),"ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Senin (23/4).
Tahun ini, lanjut Agus pemerintah menganggarkan volume subsidi BBM sebesar 40 juta kilo liter, namun masih mempunyai ruang sebesar 2 juta kilo liter atau sebesar 42 juta kilo liter dan diharapkan tidak melampaui dari angka tersebut. "Itu (volume) tidak lebih dari 42 juta kilo liter,"urainya.
Untuk menambal 2 juta kilo liter tersebut, sambungnya maka pemerintah akan memanfaatkan yang utama realisasi anggaran kementrian lembaga (K/L) pusat yang rata-rata penyerapannya hanya sebesar 90 persen. Sehingga pemerintah masih mempunyai ruang 5 persen dari pagu anggaran atau sekitar Rp. 26 triliun untuk cadangan.
"Kalau selama ini penyerapan itu ada dikisaran 88-90 persen, kalau seandainya kita asumsi lebih tinggi dari 90 persen kan masih ada ruang 5 persen lagi itu merupakan rata-rata anggaran yang tidak dapat diserap bisa dipakai sebagai cadangan,"ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga memiliki dana kompensasi kenaikan harga BBM yang yang belum tentu dipakai pada tahun ini. Kemudian menurutnya bisa dialokasikan guna pengembangan energi alternatif lainnya.
"Kita punya kesempatan menahan optimalisasi ataupun menahan kompensasi yang sekarang ini sudah ada anggarannya sebesar Rp.30,6 triliun. Kompensasi angkutan umum kalau seandainya sekarang ini rencana pembatasan ya tentu tidak akan digunakan,"pungkasnya. (naa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BBM Dibatasi, PDIP Sebut Pemerintah Tak Konsisten
Redaktur : Tim Redaksi