JPNN.com

Kecewa dengan Kinerja Kapolda Papua Barat, Senator PFM: Sebaiknya Dicopot Saja

Kamis, 16 Januari 2025 – 15:24 WIB
Kecewa dengan Kinerja Kapolda Papua Barat, Senator PFM: Sebaiknya Dicopot Saja - JPNN.com
Senator terpilih asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Senator Mananwir Paul Finsen Mayor sebagai mitra strategis Kapolri sangat kecewa dengan kinerja Kapolda Papua Barat Irjen Jhonny Eddizon Isir yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip Polri dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dengan beberapa kasus yang terjadi di wilayah kerjanya.

Salah satunya kasus penembakan advokat senior dan pembela HAM di Indonesia asal Tanah Papua, juga kasus-kasus yang sengaja dibesar-besarkan serta kasus besar namun terkesan "disembunyikan" bahkan didiamkan.

BACA JUGA: Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang

Berulang kali Senator PFM yang juga Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya melakukan komunikasi yang sejuk untuk bersama-sama Kapolda Papua Barat agar ada pembinaan dan pemberdayaan serta perlindungan bagi hak-hak Masyarakat Adat Papua sesuai amanat UU Otsus Papua.

Namun, yang bersangkutan terkesan abai dan tidak terlalu menghiraukan apa yang disampaikan oleh pejabat tinggi negara asal Tanah Papua itu.

BACA JUGA: Terima Aspirasi Aliansi Pejuang Seleksi CPNS 2024, Paul Finsen Mayor Berharap Prabowo Turun Tangan

"Padahal sebagai anggota DPD RI yang bertugas di Komite I, saya adalah mitra langsung dengan institusi Polri dan sesuai perintah Undang-Undang melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kapolri dan jajarannya sampai ke tingkatkan Kapolpos," ujar PFM, dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

PFM menambahkan masyarakat kecil yang harus dibina dan diberdayakan serta dilindungi oleh Undang-Undang Otsus maupun UU HAM malah ditangkap dan diproses hukum.

BACA JUGA: Paul Finsen Mayor Hadir, Puluhan Karyawan PT Perindo Sorong Selamat Dari Ancaman PHK

Namun tambang ilegal skala besar dan sedang menjamur di sekitar Markas Polda Papua Barat yakni di Manokwari Raya justru dibiarkan dan bahkan terkesan "dilindungi".

"Hal-hal seperti ini, dalam kacamata saya sebagai Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Tanah Papua (Provinsi Papua Barat Daya) melihat bahwa Kapolda Papua Barat sudah abai dan ada kesengajaan. Karena itu sebaiknya dicopot saja dan diganti Kapolda Baru yang lebih mengerti substansi masyarakat dan kinerja Polri ketimbang yang ada saat ini," tegasnya.

"Harus ada penyegaran dalam tubuh Polri, jangan kelamaan, itu nanti kurang bagus juga untuk kinerja Polri di daerah," sambung dia.

Lebih lanjut PFM menyampaikan, terbaru dirinya sempat mengkomunikasikan adanya tahanan yang sakit, bahkan dikoordinasikan berulang kali dengan Kapolda Papua Barat, tetapi yang bersangkutan seperti tidak menggubris.

Tindakan seperti itu dianggap kurang responsif oleh PFM. Padahal sebagai aparat keamanan seharusnya cepat dan tanggap merespon aduan amupun laporan masyarakat.

"Apa yang kita sampaikan sebagai mitra strategis Kapolri, ini terkait tahanan yang sakitnya sudah parah dan segera harus ditolong kalau tidak bisa kehilangan nyawanya, tentu perlu diatensi. Kalau diabaikan, hal ini wajib menjadi penilaian khusus Kapolri segera ditindaklanjuti," ucap dia.(ray/jpnn)


Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler