jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto heran dengan ulah oknum massa yang melakukan demonstrasi di Abepura, Jayapura, Papua, Kamis (29/8) pagi.
Sebab, ketika demonstrasi digelar, oknum massa aksi diduga membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), merusak fasilitas umum seperti bandara, hingga menjebol rumah rahanan.
BACA JUGA: Aparat Pukul Mundur Demonstran di Jayapura dengan Gas Air Mata, Sikon Mulai Pulih
Di sisi lain, lanjut Wiranto, aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan berlebihan ketika mengamankan demonstrasi di Abepura.
"Aparat keamanan sudah diinstruksikan jangan sampai melakukan tindakan represif. Harus persuasif terukur. Bahkan, senjata peluru tajam tidak boleh digunakan," ungkap dia ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.
BACA JUGA: Kecurigaan Menkopolhukam Wiranto soal Demonstrasi di Deiyai
BACA JUGA: Menkopolhukam Menyayangkan Kerusuhan Brutal di Deiyai Papua
Wiranto menerangkan, dana pembangunan kantor MRP dan fasilitas umum di Papua, berasal dari uang rakyat. Rakyat, kata dia, menjadi pihak yang rugi atas ulah oknum demonstran.
BACA JUGA: PKS Minta Pemerintah Transparan soal Papua
"Jadi, kalau uang rakyat untuk membangun fasilitas seperti itu dirusak sendiri, rakyat ini kan tidak benar. Jadi, yang rugi siapa? Tentu yang rugi rakyat juga," ucap mantan Panglima ABRI itu.
Menurut Wiranto, seharusnya demonstrasi bisa dilakukan dengan tertib sesuai perundang-undangan. Demonstran tidak perlu melakukan perusakan kantor MRP dan fasilitas umum.
"Jadi, salah alamat kalau demonstrasi merusak itu semua," ungkap dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkopolhukam Menyayangkan Kerusuhan Brutal di Deiyai Papua
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan